Berita
Sesuaikan Dengan Perkembangan Zaman, Partai Pelopor Ganti Nama Jadi Partai Perkasa
AKTUALITAS.ID – Partai Pelopor yang didirikan putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri resmi berganti nama menjadi Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Partai Perkasa). Pergantian nama itu telah diputuskan dalam Kongres Partai yang digelar di Hotel Acacia, Jakarta Pusat pada Sabtu (9/10/2021). “Pergantian nama Partai Pelopor ke Partai Perkasa merupakan keputusan kongres selajutnya tentu sesuai agenda […]
AKTUALITAS.ID – Partai Pelopor yang didirikan putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri resmi berganti nama menjadi Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Partai Perkasa).
Pergantian nama itu telah diputuskan dalam Kongres Partai yang digelar di Hotel Acacia, Jakarta Pusat pada Sabtu (9/10/2021).
“Pergantian nama Partai Pelopor ke Partai Perkasa merupakan keputusan kongres selajutnya tentu sesuai agenda akan ada perubahan AD/ART serta pemilihan pengurus Partai Perkasa,” kata Ketua Panitia Kongres Ristiyanto dalam keterangannya, Sabtu (9/10/2021).
Dia menyebut, kongres 2021 merupakan kongres terahkir Partai Pelopor, sebelum partai tersebut selanjutnya akan menggelar kongres pertama setelah berganti nama menjadi Partai Perkasa. Kongres kata Ristiyanto, akan digelar guna mempersiapkan Pemilu 2024.
“Setelah berganti nama dari partai Pelopor ke Partai Perkasa tentunya agenda kami selanjutnya yakni mengadakan kongres pertama Partai Perkasa menjelang pemilu 2024,” kata dia.
Partai Pelopor sebelumnya didirikan oleh Rachmawati pada Agustus 2002. Kini partai tersebut dipimpin Eko Suryo Santjojo, Ristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal.
Dalam pidatinya, Eko ingin Partai Pelopor tidak lagi bicara sebagai partai nasionalis, namun harus memiliki ceruk lebih luas dan segmentasi yang lebih jelas. Ia ingin partainya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan tidak terjebak dalam dikotomi SARA yang berpotensi mendegradasi situasi politik nasional.
“Labeling cebong, kampret dan kadrun jelas telah merusak tatanan politik nasional akibat idiom nasionalisme dan relijius. ini merupakan prodak industri demokrasi yang menciptakan buzzer-buzzer bayaran yang prilakunya jauh dari nilai-nilai Pancasila,” kata dia.
-
POLITIK01/07/2026 17:30 WIBGerindra Tak Ambil Pusing Safari Politik Jokowi dengan PSI
-
RAGAM01/07/2026 21:00 WIBPOTEK Dance Fest 2026 Bandung Berlangsung Meriah, Mystylez Crew Wakili Kota Kembang ke Final
-
RIAU01/07/2026 20:10 WIBBengkalis Pimpin Partisipasi IHaI 2026 di Riau, Bupati Kasmarni Ajak Warga Terus Isi Survei
-
OTOTEK01/07/2026 18:30 WIBHonda Perluas Dealer hingga Papua Selatan
-
NASIONAL02/07/2026 06:00 WIBDKPP: Jangan Jadikan Medsos sebagai Pengadilan Kebenaran
-
OTOTEK01/07/2026 17:45 WIBSeptember 2026 Apple akan Luncurkan iPhone 18 Pro dan iPhone Ultra
-
NASIONAL01/07/2026 19:00 WIBKasus dr Icha Berbuntut Evaluasi RSU Leona, Rieke: Jangan Korbankan Pasien BPJS
-
EKBIS01/07/2026 20:45 WIBSerapan Anggaran Kementerian PKP Capai 25,27 Persen, Pagu Naik Jadi Rp12,52 Triliun

















