Berita
Fraksi PPP Komisi II Setujui Ibu Kota Dipisah Dengan Pusat Niaga
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan sangat menyetujui usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berniat memindahkan ibukota negara bukanlagi di DKI Jakarta. Pernyataan Achmad Baidowi ini disampaikan karena DKI Jakarta dinilai terlalu berat menjadi kota pemerintahan sekaligus pusat niaga di Indonesia. “Tentu saya saya sangat setuju kalau […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan sangat menyetujui usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berniat memindahkan ibukota negara bukanlagi di DKI Jakarta. Pernyataan Achmad Baidowi ini disampaikan karena DKI Jakarta dinilai terlalu berat menjadi kota pemerintahan sekaligus pusat niaga di Indonesia.
“Tentu saya saya sangat setuju kalau sampai keputusan itu dilakukan. Menurut saya memang Indonesia harus dilakukan pemerataan ekonomi, pendidikan. Jadi nanti kalau Jakarta hanya dijadikan tata perniagaan saja. Pusat pemerintahan dimana pasti perekonomian dan pendidikan otomatis maju,” kata Achmad Baidowi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/4/2019).
Akan tetapi, Awiek berharap sebelum putusan memindahkan ibukota negara sebisa mungkin adanya kajian mendalam daerah mana yang layak dijadikan ibukota.
Dia menuturkan di era Ir. Soekarno daerah yang dinilai cukup baik untuk dijadikan ibukota di luar DKI Jakarta adalah Kalimantan. Mengingat Kalimantan tidak berada pada dua lempeng bumi yang sering mengalami gempa. Selain itu pertimbangan di Pulau itu rasio penduduk masih sedikit ketimbang luas wilayah.
“Harus ada kajiannya. Misalnya dulu kan wacana ini sudah ada. Mau dipindah ke Kalimantan karena jauh dari lempeng yang berpotensi gempa besar dan masyarakatnya sedikit dibanding jumlah. Kalau sekarang kan alasan kemacetan dan pencemaran. Jadi harus dicari yang bisa terhindar dari pencemaran daerah mana,” ujar Awiek.
Selain itu, kalau sampai akhirnya DKI Jakarta dipindah harus ada kajian mendalam terkait rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang agar tidak mengulang kesalahan lagi di Jakarta
“Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan. Jangan pula di ibu kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru,” pungkasnya.
-
POLITIK20/07/2026 13:00 WIBPDIP Desak BGN Buka Data Kader yang Diduga Terlibat MBG
-
NUSANTARA20/07/2026 08:30 WIBHujan Tak Henti, Tapanuli Tengah Lumpuh Diterjang Banjir
-
NASIONAL20/07/2026 11:00 WIBDPR Minta Hotman Stop Bawa Nama Prabowo di Kasus Febrie
-
DUNIA20/07/2026 12:00 WIBMojtaba Khamenei: Amerika Akan Menyesal Jika Konflik Terus Dipicu
-
NASIONAL20/07/2026 10:00 WIBBawaslu Tantang Mahasiswa Adu Argumen Soal Hukum Pemilu
-
NASIONAL20/07/2026 09:00 WIBHina Wartawan, Iwakum Tuntut Hotman Minta Maaf Terbuka
-
NASIONAL20/07/2026 17:00 WIBPengembalian Amplop Uang Raja Juli Tak Hapus Dugaan Pidana
-
OTOTEK20/07/2026 12:30 WIBIlmuwan Temukan Planet Mirip Bumi yang Diduga Layak Dihuni

















