AKTUALITAS.ID – Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin ada anggaran APBN yang terpakai untuk rencana pemindahan ibu kota.
“Pemindahan ibu kota tidak akan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalau dimungkinkan 0 persen dari APBN,” kata Erani, Minggu (4/5/2019).
Eriani lantas memberikan contoh pembiayaan dalam dua skema. Skema right sizing, biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun dan untuk skema non-right sizing sekitar Rp 466 triliun.
“Sekitar Rp 400 trilliun itu kan sangat sedikit kalau diambil dari APBN. Karena skema-skema, misalnya keterlibatan Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan beberapa skema pasti akan dilakukan,” kata dia.
“Arahan Pak Presiden akan sangat sedikit diambil dari APBN. Dan itu bukan anggaran setahun. Itu multi years,” imbuhnya.
Dia menambahkan anggaran bukan diambil seluruhnya dari APBN tahun berjalan. Melainkan anggaran pemindahan ibu kota bersifat multi years.
Ahmad Erani memberikan hitungan jika 20 persen anggaran pemindahan ibu kota diambil dari APBN, jumlahnya pun tidak akan menggerus APBN secara signifikan.
“APBN kita sekitar Rp 2.400 triliun mendekati Rp 2.500, ke depan akan terus berkembang. Kalau misalnya partisipasi APBN, asumsi saja 20 persen dari Rp 400-500 triliun, Rp 100 triliun untuk pemindahan ibu kota,” jelasnya.
