AKTUALITAS.ID- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, menanggapi perebutan posisi ketua MPR RI oleh partai politik sekarang ini dengan mengingat momen pemilihan Taufiq Kiemas sebagai ketua MPR pada 2009. Kala itu, Syarief mengatakan, Demokrat sepakat menjadikan Kiemas sebagai ketua MPR karena sosoknya yang dapat diterima oleh semua pihak.
“Ya dianggap Pak Taufiq Kiemas itu bisa menjadi, bisa diterima oleh semua pihak pada saat itu,” ujar anggota Komisi I DPR RI tersebut saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (25/7/2019).
Ia menceritakan kesepakatan tersebut dicapai setelah lobi dilakukan di antara kedua partai, yakni Partai Demokrat dan PDIP. Keputusan itu pun disetujui oleh seluruh internal partai.
Kala itu, Syarief berpendapat, akan bagus bagi PDIP yang ketika itu sebagai oposisi untuk mendapatkan tempat sebagai Ketua MPR. “Waktu itu juga kan PDIP merupakan salah satu partai yang cukup besar,” jelas dia.
Sebelumnya, Syarief mengatakan, sistem paket membuka peluang bagi partainya untuk ikut masuk dalam formasi pimpinan MPR. Karena itu, kata Syarief, Demokrat berharap bisa mengamankan ‘kesepakatan’ dengan PDIP dalam musyawarah pimpinan MPR melalui sistem paket.
”Kalau saja terjadi ketua DPR-nya adalah PDIP, mungkin bagus juga kalau Ketua MPR-nya itu dijabat oleh partai Demokrat,” kata Syarief di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Syarief mengatakan sistem tersebut pernah diterapkan pada 2009 semasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden RI. Sebagai partai pemenang Pemilu, Demokrat menduduki kursi pumpinan DPR. Namun, kata Syarief, ada kesepakatan dengan PDIP sehingga PDIP menjadi Ketua MPR.
Syarief mengharapkan sejarah tersebut kembali terulang dalam periode 2019-2024. ”Jadi kalau saja ya, dan bila teman-teman setuju dan PDIP juga setuju, mudah-mudahan,” katanya.
Demokrat, lanjut Syarief, menyatakan siap bila PDIP mengajak untuk bergabung dapam paket pimpinan MPR. Syarief mengakui Demokrat memang mengharapkan posisi pimpinan MPR. Namun, Demokrat juga memantau dan menunggu perkembangan lobi politik dalam musyawarah pimpinan MPR. [Republika]
