Berita
Tak Mau Jadi Beban Koalisi Pemerintah, PAN Pilih Oposisi
Meski menjadi oposisi, ia mengakui PAN dan pemerintah memiliki kesamaan pandangan.
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Mulfachri Harahap, menegaskan posisi politik PAN masih di luar pemerintahan. Alasannya, PAN juga melihat koalisi pemerintah sesak dan tak mau menjadi beban.
“Apalagi kita lihat realita sekarang, koalisi pemerintah dalam pandangan saya pribadi sudah sesak juga ya. Kami tidak mau menambah beban presiden dengan membangun wacana untuk ikut di dalam,” kata Mulfachri di kompleks parlemen di Senayan Jakarta, Jumat (18/10).
Ia menambahkan mekanisme internal PAN mengatur hal yang bersifat sangat strategis harus ditempuh lewat forum setingkat rakernas. Karena forum itu belum dilaksanakan, posisi PAN tetap di luar pemerintahan.
“Saya meyakini bahwa sungguh tak mudah bagi presiden untuk menentukan siapa yang akan ditetapkan untuk membantu presiden di periode kedua. Karena itu, berada di luar dan menjadi mitra yang kompromis,” kata Mulfachri.
Meski menjadi oposisi, ia mengakui PAN dan pemerintah memiliki kesamaan pandangan. Soal seberapa banyak kesamaan, ia yakin setiap pemerintahan pasti memiliki itikad baik.
“Dalam konteks itu kita punya kesamaan pandangan. Seperti yang disampaikan presiden periode kedua tidak akan punya beban, kita berharap pak presiden bisa memaksimalkan kekuasaannya,” kata Mulfachri.
-
POLITIK29/06/2026 17:00 WIBSafari Politik Jokowi dan PSI Berpotensi Timbulkan Kegaduhan
-
NASIONAL29/06/2026 06:00 WIBPDIP Desak Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dihentikan
-
POLITIK29/06/2026 11:00 WIBPartai Buruh Oleng Dihantam Badai Pengunduran Diri 1,3 Juta Kader
-
NASIONAL29/06/2026 16:37 WIBKPK Lakukan OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau
-
POLITIK29/06/2026 09:00 WIB64 Guru Besar Desak Hentikan Intimidasi Mahasiswa
-
EKBIS29/06/2026 11:30 WIBHarga Minyak Dunia Naik Lagi
-
JABODETABEK29/06/2026 05:30 WIBAwal Pekan Jakarta Tanpa Hujan
-
NASIONAL29/06/2026 16:30 WIBGus Yaqut Masih Dirawat di RS Polri, KPK Siapkan Tahap II Kasus Korupsi Kuota Haji

















