Berita
PKPI Minta Pemerintah Tak Habiskan Energi Urus FPI
Ngapain ngurusin FPI terus
AKTUALITAS.ID – PKPI merasa heran mengapa FPI menyedot banyak perhatian soal pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di antara ribuan ormas lain. PKPI meminta pemerintah tak menghabiskan energi untuk mengurusi FPI.
“Tidak perlu kita habiskan energi dan waktu terlalu banyak untuk FPI. Ngapain ngurusin FPI terus? Ada ratusan ribu ormas lain yang perlu kita urus,” kata Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono dalam keterangannya, Rabu (4/12).
Diaz meminta FPI menyudahi polemik dan mengubah kalimat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memuat soal ‘khilafah islamiyah’. Diaz menyebut tak ada celah negosiasi jika FPI menolak mengubah kalimat tersebut.
“Selesaikan polemik ini. Minta mereka untuk mengubah AD/ART agar dapat dimasukkan Pancasila dan dibuang kata-kata ‘khilafah islamiyah’. Jika tidak, say no to FPI. Tidak ada celah untuk negosiasi. Titik,” tegas Diaz.
Diaz mengatakan PKPI mendukung pemerintah untuk bersikap tegas terhadap FPI. Diaz juga meminta FPI menghormati apa pun keputusan pemerintah.
“FPI pun harus menghormati keputusan yang diambil pemerintah dan baik diberikan SKT ataupun tidak harus tetap menghormati koridor-koridor yang disepakati bersama dalam naungan NKRI. Ya tidak terdaftar (sebagai organisasi) pun kan anggotanya tetap warga negara RI. Ya (kalau warga negara) harus tetap taat hukum positif di negeri ini,” pungkasnya.
-
FOTO29/07/2026 17:00 WIBFOTO: Kampanye Pariwisata Malaysia di Rangkaian KAI Commuter
-
POLITIK29/07/2026 11:00 WIBBawaslu: Ancaman Terbesar Pemilu Kini Bukan Lagi di TPS
-
NUSANTARA29/07/2026 15:30 WIBBMKG: Gelombang Besar Mengintai Pesisir Indonesia Hingga Akhir Juli
-
POLITIK29/07/2026 16:30 WIBKaesang Maju di Dapil Puan, Pengamat Sebut PDIP Belum Tentu Tergerus
-
NASIONAL29/07/2026 11:45 WIBOperasi Senyap KPK Berujung Penangkapan Bupati Pemalang
-
DUNIA29/07/2026 12:00 WIBPentagon Akui 624 Tentara AS Terluka akibat Perang Iran
-
EKBIS29/07/2026 09:30 WIBIHSG Rebound ke 6.165
-
POLITIK29/07/2026 10:00 WIBBahlil: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden