Berita
Omnibus Law, Teten Optimistis Tumbuh Kembang UMKM
AKTUALITAS.ID – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bakal mempermudah tumbuh kembang UMKM. Salah satunya dari sisi pengupahan. “Omnibus Law ini akan memberikan dampak positif bagi UMKM. Pertama soal kebijakan pengupahan karena pada aturan ini untuk kebijakan pengupahan UMKM dikecualikan dari upah minimum dan lainnya, […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bakal mempermudah tumbuh kembang UMKM. Salah satunya dari sisi pengupahan.
“Omnibus Law ini akan memberikan dampak positif bagi UMKM. Pertama soal kebijakan pengupahan karena pada aturan ini untuk kebijakan pengupahan UMKM dikecualikan dari upah minimum dan lainnya, artinya nanti UMKM akan lebih kompetitif dibandingkan dengan usaha besar,” kata Teten di Solo, Jawa Tengah, Minggu (2/2/2020).
Bahkan, lanjut Teten, kebijakan ini bakal mampu mendorong kemitraan atau usaha besar dengan melakukan subcontracting dengan koperasi atau UMKM. “Pada subcontracting ini artinya perusahaan besar membagi produksinya ke UMKM lain. Di sisi lain peluang ini harus ditangkap oleh UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksinya,” kata Teten.
Ia mengatakan, pemberlakuan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, berdampak positif kepada industri. Yang sebelumnya aktif bergerak dari satu daerah ke daerah lain, karena mencari upah tenaga kerja yang lebih murah, nantinya tidak akan terjadi lagi. Demikian pula karena memilih bermitra dengan UMKM.
Sementara itu, mengenai kemungkinan terjadinya upah UMKM di bawah standar karena pengecualian tersebut, menurut dia, tergantung kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha. “Dikecualikan ini tidak harus sama dengan yang normal, mengenai kemungkinan nantinya upah di bawah standar itu tergantung dari kesepakatan,” kata mantan koordinator ICW itu.
Ia mengambil contoh, sebuah perusahaan garmen yang pekerjaan rajutnya dikerjakan di perumahan orang per orang. Hal ini berpotensi hak buruh menjadi terabaikan. “Maka kami ingin masyarakat industri perumahannya berkoperasi sehingga terjalin hubungan subcontracting yang lebih formal, yang lebih sejahtera, dan lebih melindungi hak-hak pekerja,” ujar Teten.
-
NASIONAL22/05/2026 14:00 WIBDenny JA: Jika Berhasil, Prabowo akan Dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa
-
RIAU23/05/2026 00:15 WIBPolsek Bengkalis Pantau Jagung Ketam Putih, Dukung Swasembada Pangan
-
NUSANTARA22/05/2026 10:00 WIBSeleksi Koperasi Desa Merah Putih Membludak, 12.491 Peserta Ikuti Tes Mental Ideologi
-
PAPUA TENGAH22/05/2026 15:00 WIBMimika Jadi yang Tertinggi di Papua Tengah, Disdukcapil Kebut Pemutakhiran Database OAP
-
JABODETABEK22/05/2026 16:00 WIBKecelakaan KA Argo Bromo dan Commuter Line, Sopir Taksi Green SM Jadi Tersangka
-
PAPUA TENGAH22/05/2026 13:00 WIBDinkes Mimika Dorong Pencegahan Stunting Lewat Kolaborasi Tokoh Masyarakat
-
NASIONAL22/05/2026 17:00 WIBPengamat Sebut Pembatasan Masa Jabatan Kapolri Berbahaya
-
JABODETABEK22/05/2026 17:30 WIBPolisi Ungkap Titik Rawan Begal, Ini lokasinya

















