Sri Mulyani: Pelonggaran PSBB Ekonomi Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional

AKTUALITAS.ID – Pemerintah sedang memikirkan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hal itu menanggapi keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelonggaran PSBB dianggap bisa memulihkan perekonomian nasional secara bertahap.

“Jangan lupa di semua negara dilakukan adjustment. Ada yang sudah tidak sabar karena ekonominya terpukul sangat besar kemudian mereka buru-buru membuka, habis itu mereka nyesel tutup lagi. Kan hal itu yang tidak kita inginkan,” kata Sri Mulyani saat video conference, Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Sri Mulyani mengungkapkan, pelonggaran PSBB berdasarkan data yang dipegang pemerintah. Salah satunya data prediksi yang menunjukkan angka penyebaran mulai melandai. Meski demikian, pemerintah sampai saat ini masih menghitung secara detil.

“Begitu data menunjukkan adanya perkembangan positif, berarti adjustment dari policy harus dilakukan,” ujarnya.

“Jdi dalam hal ini, kita lihat saja sambil semuanya ikut berpartisipasi. kalau semuanya ikut menjalankan secara disiplin, dengan ikhtiar dan doa, kita berharap ini bisa menurun,” tambahnya.

Dalam implementasinya nanti, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku tetap menjaga sektor kesehatan dan sosial ekonomi. Data seperti ini yang dijadikan pemerintah untuk memikirkan pelonggaran PSBB.

“Karena bagaimana pun juga kesehatan dan kemanusiaan tidak bisa dinomor duakan. Dia tetap nomor satu. Namun pada saat yang sama kita tahu bahwa masyarakat secara sosial ekonomi keuangan, mereka juga butuh kegiatan itu,” katanya.

“Jadi kita harus membuat langkah-langkah yang bisa menjaga keseimbangan antara kesehatan dan kemanusiaan tidak dikompromi, tapi kegiatan sosial ekonomi mulai bisa dipulihkan secara berangsur,” tambahnya.

“Semuanya sekarang kembali ke titik awal sebelum pertemuan puncak antara Korut-Korsel terjadi pada 2018 lalu,” ujar jubir Korut tersebut melalui sebuah pernyataan yang dirilis di kantor berita pemerintah, KCNA.