Tahun 1998 adalah momen yang menentukan bagi sejarah Indonesia. Pemerintahanan Soeharto selama 32 tahun berakhir ketika rezim Orde Baru yang diduga korup runtuh di tengah kekacauan ekonomi dan politik yang dipicu oleh Krisis Ekonomi Asia.
Seiring berjalannya waktu sejak presiden Soeharto mundur yaitu sebuah masa yang disebut era reformasi. Begitulah bagaimana suatu peristiwa pergantian pimpinan negara, di mana istilah tersebut masih digunakan hingga saat ini, 22 tahun kemudian, meskipun semangat reformasi yang murni dan radikal yang mendorong demokratisasi sekarang tetlihat tersandera oleh kepentingan dan cenderung meredup.
Kenyataannya, hingga detik ini cita- cita akan reformasi untuk bisa memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyatnya masih hanya sebatas jargon semata, reformasi telah dirampas dan dikorupsi oleh para politikus yang haus harta dan kekuasaan .
Justru yang terlihat adalah ketidakpastian di kalangan rakyat Indonesia tentang perubahan sosial dan politik , dan tak jelas ke mana negara ini diarahkan.
Atau dapat disimpulkan bahwa Indonesia tampaknya meluncur ke arah apa yang kita sebut periode otoriter baru yang anti kritik.
Seharusnya dengan alasan perubahan kritis yang menandai berakhirnya sistem Soeharto—mundurnya militer dari pemerintahan ke barak militer. Mereka juga menonjolkan lembaga pemerintahan baru yang dibentuk pasca-Soeharto untuk memerangi penindasan dan korupsi yang menjadi karakter rezimnya, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta perkembangan masyarakat sipil yang beragam dan dinamis, dan media yang sebagian besar bebas, bahkan riuh.
Namun apa yang terjadi dimasa sekarang timbul yang namanya multifungsi polri yang menjadi tukang pukulnya pemerintah untuk memberangus para pengkritik pemerintah.
Namun, lembaga-lembaga negara yang ada semakin sulit melakukan tugasnya: dengan merajalelanya korupsi yang mungkin merupakan masalah politik tunggal terbesar di Indonesia, KPK di bungkam oleh kekuatan politik dan lebih terlihat tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi yang ada .
Mahkamah Konstitusi terlhat sibuk dengan masalahnya sendiri yang tidak jauh dari kasus suap dan penyalah gunaan jabatan, pers sering terlihat berat sebelah dan sering kali berpihak dan menguntungkan politisi dan kaum oligarki yang sedang berkuasa. Dari sini dengan cukup jelas reformasi telah menjadi sejarah. Apa yang tidak begitu jelas adalah di mana Indonesia akhirnya akan mendarat? Akankah para politisi yang berkuasa di Indonesia akhirnya bisa mewujudkan mimpi dan cita- cita reformasi 98 ?
Ketidakpercayaan serta Ketidakpastian yang dirasakan oleh rakyat pada saat sekarang ini merupakan salah satu karakteristik utama dari era pasca-reformasi, Ketegangan ini akan meningkat menjelang pilpres, pileg dan pilkada dari tahun ke tahun, dimana sering terlihat praktek-praktek kotor para politisi yang menghalalkan segala cara untuk menduduki kursi kekuasaan.
Media sosial yang seharusnya bisa digunakan sebagai salah satu kontrol bagi rakyat untuk melakukan kritik sosial kepada pemerintah mulai disumbat dengan undang-undang ITE yang terlihat lebih banyak manfaatnya bagi oligarkhi untuk memberangus orang-orang yang berkeluh kesah tentang tatanan politik yang yang menjauh dari tujuannya.
Reformasi telah digelapkan, reformasi telah dikorupsi, reformasi semakin jauh dari cita-citanya, tugas kita sebagai pencetus reformasi untuk mengingatkan dan melawan oligarki yang terlihat larut dalam manisnya kekuasaan.
Penulis Tomi Supriyadi Eksponen FJK 98 Kampus Unkris Jakarta
