Berita
Soal Penembakan 6 Laskar FPI, Komisi III DPR akan Panggil Kapolri
AKTUALITAS.ID – Komisi III DPR telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan keluarga 6 orang laskar FPI yang menjadi korban penembakan Senin lalu. Dalam RDPU tersebut, Komisi III banyak menerima aspirasi dari keluarga para korban. Anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Al Habsy, sangat menyesalkan terjadinya penembakan tersebut oleh polisi, terlebih sampai saat […]
AKTUALITAS.ID – Komisi III DPR telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan keluarga 6 orang laskar FPI yang menjadi korban penembakan Senin lalu. Dalam RDPU tersebut, Komisi III banyak menerima aspirasi dari keluarga para korban.
Anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Al Habsy, sangat menyesalkan terjadinya penembakan tersebut oleh polisi, terlebih sampai saat ini fakta peristiwa kejadian tersebut masih simpang siur.
Aboe Bakar mengatakan jika memang awal mulanya hanya karena pelanggaran protokol kesehatan, penembakan ini sangatlah berlebihan.
“Memang sampai saat ini masih banyak informasi yang simpang siur, tentunya hal ini perlu diklarifikasi dengan baik. Apakah memang persoalan protokol kesehatan bisa berujung pada tindakan represif seperti ini?” kata Aboe Bakar, Kamis (10/12/2020).
Aboe Bakar melanjutkan. demi mencari kebenaran dan memberikan keadilan bagi keluarga korban, Komisi III DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. Dia menyampaikan penjelasan Kapolri sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana peristiwa ini terjadi.
“Itu semua nanti akan kita klarifikasi dengan Kapolri. Tentunya Komisi III sebagai mitra kerja kepolisian akan mengagendakan pemanggilan Kapolri untuk mendudukkan perkara ini,” lanjut Aboe Bakar.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan ada banyak masukan dari berbagai macam pihak dan organisasi yang mengusulkan untuk membentuk tim pencari fakta. Tentunya DPR tak bisa diam saja dengan aspirasi tersebut dan Komisi III mengapresiasi para pihak yang telah menyalurkan pendapat dan masukannya secara hukum.
“Kami pun selama ini sudah mendengar aspirasi yang beredar luar di masyarakat, setidaknya lebih dari 55 pihak dan organisasi yang menuntut untuk dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta. Tentu aspirasi yang sedemikian besar ini tidak bisa kami diamkan saja, sebagai wakil rakyat tentunya kami harus menindaklanjuti dengan baik dan benar,” ujarnya.
-
RIAU20/08/2026 07:30 WIBKarhutla Riau Hantam Kawasan Harimau Sumatra
-
NASIONAL20/08/2026 10:00 WIBErna Sari Dewi Bongkar Rantai Lemah Keselamatan Kapal
-
JABODETABEK20/08/2026 05:30 WIBBMKG: Awan Tebal Selimuti Ibu Kota
-
NUSANTARA20/08/2026 08:30 WIBKotawaringin Barat Perpanjang Darurat Karhutla
-
OASE20/08/2026 05:00 WIBHamil di Luar Nikah, Boleh Dinikahi?
-
NASIONAL20/08/2026 06:00 WIBAmnesty: Putusan MK Buka Ruang Kriminalisasi
-
JABODETABEK20/08/2026 06:30 WIBSIM Keliling Jakarta Kamis 20 Agustus
-
NASIONAL20/08/2026 07:00 WIBProgram MBG Mandek Tanpa Infrastruktur Sekolah