Berita
Soal Penembakan 6 Laskar FPI, Komisi III DPR akan Panggil Kapolri
AKTUALITAS.ID – Komisi III DPR telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan keluarga 6 orang laskar FPI yang menjadi korban penembakan Senin lalu. Dalam RDPU tersebut, Komisi III banyak menerima aspirasi dari keluarga para korban. Anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Al Habsy, sangat menyesalkan terjadinya penembakan tersebut oleh polisi, terlebih sampai saat […]
AKTUALITAS.ID – Komisi III DPR telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan keluarga 6 orang laskar FPI yang menjadi korban penembakan Senin lalu. Dalam RDPU tersebut, Komisi III banyak menerima aspirasi dari keluarga para korban.
Anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Al Habsy, sangat menyesalkan terjadinya penembakan tersebut oleh polisi, terlebih sampai saat ini fakta peristiwa kejadian tersebut masih simpang siur.
Aboe Bakar mengatakan jika memang awal mulanya hanya karena pelanggaran protokol kesehatan, penembakan ini sangatlah berlebihan.
“Memang sampai saat ini masih banyak informasi yang simpang siur, tentunya hal ini perlu diklarifikasi dengan baik. Apakah memang persoalan protokol kesehatan bisa berujung pada tindakan represif seperti ini?” kata Aboe Bakar, Kamis (10/12/2020).
Aboe Bakar melanjutkan. demi mencari kebenaran dan memberikan keadilan bagi keluarga korban, Komisi III DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. Dia menyampaikan penjelasan Kapolri sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana peristiwa ini terjadi.
“Itu semua nanti akan kita klarifikasi dengan Kapolri. Tentunya Komisi III sebagai mitra kerja kepolisian akan mengagendakan pemanggilan Kapolri untuk mendudukkan perkara ini,” lanjut Aboe Bakar.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan ada banyak masukan dari berbagai macam pihak dan organisasi yang mengusulkan untuk membentuk tim pencari fakta. Tentunya DPR tak bisa diam saja dengan aspirasi tersebut dan Komisi III mengapresiasi para pihak yang telah menyalurkan pendapat dan masukannya secara hukum.
“Kami pun selama ini sudah mendengar aspirasi yang beredar luar di masyarakat, setidaknya lebih dari 55 pihak dan organisasi yang menuntut untuk dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta. Tentu aspirasi yang sedemikian besar ini tidak bisa kami diamkan saja, sebagai wakil rakyat tentunya kami harus menindaklanjuti dengan baik dan benar,” ujarnya.
-
DUNIA19/10/2026 15:00 WIBDemo Mahasiswa dan Kenaikan Biaya Hidup Picu Kekacauan di Belgia
-
RIAU19/10/2026 17:48 WIBPolda Riau Berhasil Lakukan Pengungkapan 47 Kg Sabu di Pekanbaru
-
Berita20/10/2026 07:00 WIBBahlil Bantah Kuota BBM Dipangkas
-
NUSANTARA19/10/2026 14:30 WIBDPRD DIY Tolak Gaji PNS Lewat Koperasi
-
JABODETABEK19/10/2026 19:29 WIBDua Saksi Bank Ungkap Aliran Dana Rp80 Juta dari VL ke Bangun Paulus
-
NASIONAL19/10/2026 17:00 WIBSurvei PPI: Raja Juli Dinilai Berkinerja Terburuk
-
JABODETABEK20/10/2026 06:30 WIBIni Jadwal SIM Keliling Jakarta 20 Oktober
-
POLITIK19/10/2026 20:00 WIBSugiat Santoso: Jangan Jadikan Putusan MK sebagai Arena Politik