Berita
AS Larang Masuk Sejumlah Pejabat China Dicurigai Pelanggar HAM
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk bagi sejumlah pejabat China yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan selain para pejabat itu, anggota keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran pembatasan baru visa tersebut. “Pembatasan baru ini menyangkut pejabat China yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam pembuatan kebijakan […]
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk bagi sejumlah pejabat China yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan selain para pejabat itu, anggota keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran pembatasan baru visa tersebut.
“Pembatasan baru ini menyangkut pejabat China yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam pembuatan kebijakan dan tindakan lainnya yang ditujukan menindas praktisi agama, spiritual, anggota kelompok etnis minoritas, pembangkang, pembela HAM, jurnalis penyelenggara buruh, dan penyelenggara masyarakat sipil,” kata Pompeo melalui sebuah pernyataan pada Senin (21/12).
Washington telah meningkatkan sejumlah larangan visa terhadap pejabat dan pelajar China dalam beberapa bulan terakhir.
Tindakan itu sering kali digunakan Gedung Putih untuk menekan China yang merupakan musuh utamanya.
Sejauh ini, Kemlu AS telah menolak visa lebih dari 1.000 pelajar dan peneliti China yang diduga melakukan spionase.
AS juga sebelumnya telah melarang masuk pejabat China yang diduga terlibat penahanan massal kaum minoritas Uighur di Xinjiang dan pejabat China yang terlibat dalam kekerasan di Hong Kong.
Negeri Paman Sam juga secara drastis membatasi anggota Partai Komunis China masuk ke negaranya.
“Langkah ini menunjukkan tekad AS untuk meminta pertanggungjawaban Partai Komunis China atas penindasan yang meningkat terhadap rakyat China,” kata Pompeo seperti dikutip AFP.
Pompeo mengatakan “penguasa otoriter China” memberlakukan pembatasan yang kejam pada kebebasan berekspresi, beragama, berserikat, dan hak berkumpul secara damai.
“AS telah menegaskan bahwa pelaku pelanggaran HAM seperti ini tidak bisa diterima di negara kami,” ucap Pompeo.
-
RAGAM17/09/2026 13:30 WIBCDC: 48 Negara Bagian Laporkan Lonjakan COVID
-
NASIONAL17/09/2026 09:00 WIBAndina Dorong Revitalisasi BTS di Kalteng
-
POLITIK17/09/2026 06:00 WIBKetum Parpol Diam-Diam Sepakat PT 5%
-
NASIONAL17/09/2026 17:00 WIBBakom RI: Prabowo Gagas Akademi Khusus Pejabat
-
RIAU17/09/2026 15:30 WIBSindikat SIM Palsu Dibongkar, Tiga Pejabat Polres Siak Diberikan Penghargaan
-
JABODETABEK17/09/2026 06:30 WIBKamis! SIM Keliling Buka di 5 Titik
-
NUSANTARA17/09/2026 08:30 WIBBandung Diguncang 26 Kali Gempa dalam 12 Jam
-
POLITIK17/09/2026 13:00 WIBPDIP: Syarat Parlemen 5% Biar Gampang Atur Kuasa

















