Berita
Terlalu Banyak Stakeholder Tangani Pandemi, Mufidayati: Perlu Dievaluasi
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara detail untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama setahun. Mantan anggota DPRD tersebut memaparkan beberapa hal yang harus segera dievaluasi pemerintah. Pertama terkait kebijakan satu pintu. Ia menyebut, selama ini penanganan pandemi Covid-19 masih melibatkan terlalu banyak […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara detail untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama setahun.
Mantan anggota DPRD tersebut memaparkan beberapa hal yang harus segera dievaluasi pemerintah.
Pertama terkait kebijakan satu pintu. Ia menyebut, selama ini penanganan pandemi Covid-19 masih melibatkan terlalu banyak lembaga atau stakeholder yang terlibat.
“Komisi IX selalu mengatakan ke Pak Menkes, ini terlalu banyak stakeholder yang leading sector-nya bukan dari Kemenkes. Padahal pandemi ini bencana kesehatan, bukan bencana alam yang kelihatan. Harusnya leading sector-nya Kemenkes yang paham masalah kesehatan, ada epidemiolog, dan ahli-ahli lainnya,” kata Kurniasih saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta Selatan, Sabtu (6/3/2021).
Selain itu, kata Mufida, yang perlu dievaluasi adalah kebijakan pengendalian ruang gerak masyarakat seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Tak dipungkiri banyak masyarakat merasa terbebani dalam mencari nafkah akibat pembatasan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut justru belum efektif menekan laju penularan Covid-19.
“Kemudian penerapan 3T (testing, tracing, treatment) masih belum mencapai target yang ditentukan WHO, khususnya testing. Kami pernah mengusulkan agar memaksimalkan alat yang ada, seperti GeNose dan karya anak bangsa lain untuk percepat testing, karena kalau mengandalkan PCR butuh waktu lama,” lanjut Kurniasih.
PR lain yang masih menghantui yakni sosialisasi dan penerapan 3M yang sudah berubah menjadi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.
“Semakin ke sini semakin kendor, karena kita paham masyarakat mulai bosan dan puncaknya lelah dengan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Ini harus dievaluasi,” tegasnnya.
“Terakhir soal vaksin yang digadang-gadang sebagai game changer ternyata belum kelihatan. Karena setelah divaksin, masih dibutuhkan 3 M, terbentuknya antibodi juga baru terjadi beberapa hari setelah vaksin kedua. Pengadaan vaksin masih harus di-support lagi karena terbatas,” tandasnya.[Kiki Budi Hartawan/Juniar]
-
NASIONAL13/03/2026 21:43 WIBWakil Koordinator KontraS Disiram Air Keras di Jakarta Pusat
-
FOTO13/03/2026 15:20 WIBFOTO: Media Gathering dan Buka Puasa Dewan Nasional KEK
-
NASIONAL13/03/2026 22:30 WIBKontraS Ungkap Kronologi Penyiraman Air Keras ke Aktivis Andrie Yunus
-
JABODETABEK13/03/2026 13:30 WIBPelaku Pembacokan Pria di Cilincing Berhasil Ditangkap
-
NASIONAL13/03/2026 14:30 WIBSidang Kabinet Paripurna Soal Lebaran Digelar Presiden Prabowo Sore ini
-
NASIONAL13/03/2026 11:30 WIBJaksa Agung Minta Jajaran Proaktif-Transparan
-
DUNIA13/03/2026 12:00 WIBDK PBB Minta Iran Stop Serangan ke Negara-negara Teluk
-
RAGAM13/03/2026 11:00 WIBMenu Sahur yang Bikin Seharian ‘On’ Terus

















