AKTUALITAS.ID – Aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua kian berani. Kasus terakhir, mereka menembak Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, saat kontak tembak pada Minggu (25/4) kemarin.
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, menilai kondisi itu perlu disikapi secara lebih serius. Dia mengusulkan agar pemerintah menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung. Atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur.
Menurutnya, hal ini cukup baik agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan dampak dari pembangunan.
“Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan. Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan,” ujarnya dalam keterangan tulis, Senin (26/4/2021).
“Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” imbuhnya.
Sukamta menerangkan Otonomi Khusus (Otsus) sudah berjalan hampir 20 tahun. Tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
“Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk,” katanya.
Pendekatan Keamanan Tegas
Sukamta memberikan dua rekomendasi utama terkait dengan permasalahan Papua. Pertama, pemerintah diminta melakukan pendekatan keamanan yang tegas dan terukur. Sehingga memberikan keamanan kepada masyarakat Papua.
Kedua, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Menurutnya pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua.
“Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” pungkasnya.
