AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meminta rakyat tidak dibuat bingung dengan wacana Presiden Joko Widodo tiga periode. Hidayat meminta semua pihak patuh terhadap konstitusi bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode.
“Rakyat perlu mendapatkan pencerahan terus menerus. Karenanya, janganlah rakyat dibikin bingung dengan wacana misalnya, Jokowi dibuatkan seknas untuk maju tiga periode. Itu jelas bisa membingungkan rakyat dikaitkan dengan fakta dasar konstitusionalnya, konstitusi kita menegaskan bahwa presiden itu masa jabatannya hanya dua periode saja,” ujar Hidayat dalam rilis survei SMRC, Minggu (20/6/2021).
Menurutnya, jika rakyat terus diprovokasi bisa mengarah kepada perilaku yang melawan konstitusi.
“Nah, kalau itu kemudian diprovokasi terus menerus, itu bisa jadi malah mengarah pada perlawanan dan atau perilaku yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dan itu mestinya kan tidak diperbolehkan. Sehingga dengan demikian, maka mestinya rakyat itu diedukasi bahwa aturan tentang presiden itu adalah dua periode. Laksanakan aturan itu,” kata Hidayat.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menegaskan, MPR tidak ada usulan untuk amandemen UUD 45 untuk masa jabatan presiden. Hidayat bilang, konstitusi hari ini tidak berubah karena tidak ada yang mengusulkan amandemen baik dari partai maupun perorangan.
“Bahwa Anda menginginkan yang lain, ubah dulu aturannya. Jangan diprovokasi rakyat dengan hal-hal yang kemudian sesuai dengan konstitusi. Sementara konstitusi tidak berubah karena memang tidak ada partai yang mengusulkan itu sampai hari ini di MPR tidak ada partai yang mengusulkan soal itu. Tidak ada anggota MPR satu pun yang mengusulkan perubahan-perubahan terkiat dengan masa jabatan presiden,” ujarnya.
