AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut putusan uji materi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Corona justru membenarkan isi perundangan, bukan sebaliknya.
Hal ini dikatakan sebagai respons 9 dari 28 pemberitaan media soal putusan MK itu yang menurutnya keliru lantaran menyebut pemerintah bersalah dalam membuat undang-undang itu.
“Saya ingin menegaskan, sesudah dibaca bolak-balik, putusan MK itu justru membenarkan seluruh undang-undang yang sudah tertuang seluruh isinya di dalam undang-undang yang diuji itu,” kata Mahfud dalam konferensi pers, Jumat (29/10).
Menurut Mahfud, seluruh gugatan aspek formil terhadap undang-undang itu ditolak oleh majelis hakim MK.
Sementara, gugatan terhadap aspek materil undang-undang itu, yakni Pasal 27, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hanya menambahkan frasa ‘sepanjang dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan’.
“Jadi tidak ada penghapusan, hanya ditambah kalimat. Kalimat yang ditambahkan ini diambil dari undang-undang yang sudah ada yaitu pasal 27 ayat 2,” tutur dia.
Mahfud mengatakan sebenarnya frasa itu sudah termaktub dalam undang-undang tersebut. Hanya saja, tidak dicantumkan dalam beberapa bagian, yakni Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3.
Ia juga menegaskan putusan MK itu tidak akan mengubah situasi psikologis, posisi hukum, dan kekuatan pemerintah dalam menangani penanganan Covid-19.
“Artinya bagi kami [putusan MK] ini memperkuat posisi pandangan pemerintah tentang undang-undang ini,” ujarnya, yang merupakan mantan Ketua MK ini.
Sebelumnya, Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) UU Corona menuai polemik lantaran mengecualikan kebijakan dalam menangani pandemi bukan bagian kerugian negara, hingga tak bisa digugat secara perdata maupun pidana.
