Soal Pemboikotan Olimpiade Musim Dingin, China Tak Ambil Pusing AS Cs

China mengaku tak khawatir jika negara lain mengikuti jejak Amerika Serikat Cs melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing yang digelar Februari mendatang.

AS menjadi negara pertama yang menyatakan bahwa tak akan mengirim perwakilan diplomatik ke ajang tersebut karena protesnya soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia China terhadap etnis minoritas Uighur.

Langkah AS pun sejauh ini telah diikuti oleh tiga negara lainnya yakni Australia, Inggris dan Kanada.

“Saya merasa tak perlu khawatir akan adanya efek domino. Sebaliknya, sebagian besar negara di dunia telah menyatakan dukungannya untuk Olimpiade Musim Dingin Beijing,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/12).

Pernyataan Wang merujuk pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal “Gencatan Senjata Olimpiade” pada 2 Desember lalu. Resolusi itu menyerukan negara-negara agar mengesampingkan urusan politik dan bersatu dalam olahraga selama Olimpiade Beijing.

Resolusi itu ditandatangani oleh 170 dari 193 negara.

“Cukup banyak” pemimpin asing dan anggota keluarga kerajaan yang mendaftar untuk hadir, kata Wang.

Salah satu pemimpin negara yang menerima undangan China secara terbuka adalah Presiden Rusia Vladimir Putin.

Wang juga memperingatkan AS dan sekutunya akan membayar konsekuensinya boikot ini.

Selain itu, ia juga menuduh keempat negara itu menggunakan ajang olimpiade untuk memanipulasi politik.

China, lanjut Wang, tidak memiliki rencana untuk mengundang pejabat dari Inggris dan Kanada ke Olimpiade. Ia menegaskan ketidakhadiran mereka tidak berdampak pada keberhasilan acara tersebut.

Dua hari lalu, China juga mengatakan akan tegas mengambil sikap balasan terhadap Amerika Serikat atas boikot itu, tetapi hingga kini belum menentukan tindakan apa untuk merespons mereka.

Awal pekan lalu, AS memutuskan boikot secara diplomatik Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing karena serangkaian pelanggaran HAM yang dilakukan China, utamanya terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.

Langkah itu kemudian diikuti Australia, Kanada dan Inggris. Ketiga negara ini memang memiliki riwayat konflik dengan China.

Beberapa negara lain, merespons dengan berbagai cara soal boikot diplomatik di Olimpiade.

Prancis, misalnya, mengumumkan tak akan mengikuti langkah AS Cs. Mereka memutuskan mengirim Menteri Olahraga untuk hadir dalam pagelaran tersebut.

Sementara itu, Selandia Baru, belum memutuskan untuk melakukan boikot secara diplomatik atau tidak.

Namun, Menteri Perdagangan Selandia Baru, Damien O’Connor, mengatakan boikot diplomatik adalah langkah yang perlu.

“Sesuatu yang perlu kita lakukan sebagai sebuah bangsa,” katanya.

AS, di mata O’Connor, adalah negara yang “kuat dan independen” dalam urusan hak asasi manusia.

Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan masih dilema dan belum mengambil sikap apa-apa terkait hal tersebut.