Berita
Selama Libur Nataru, Pemerintah Batasi Kerumunan Maksimal 50 Orang
AKTUALITAS.ID – Pemerintah membatasi kerumunan maksimal 50 orang dalam satu ruang publik. Aturan ini bertujuan meminimalisasi penularan virus corona (Covid-19) selama masa libur Natal dan tahun baru atau Nataru 2022. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan itu diterapkan untuk mengganti kebijakan penyekatan. Ia menegaskan, pada libur Nataru tahun ini pemerintah tidak akan melakukan penyekatan […]
AKTUALITAS.ID – Pemerintah membatasi kerumunan maksimal 50 orang dalam satu ruang publik. Aturan ini bertujuan meminimalisasi penularan virus corona (Covid-19) selama masa libur Natal dan tahun baru atau Nataru 2022.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan itu diterapkan untuk mengganti kebijakan penyekatan. Ia menegaskan, pada libur Nataru tahun ini pemerintah tidak akan melakukan penyekatan seperti sebelumnya.
“Kita ketahui bahwa kebijakan penyekatan itu tidak ada, tapi kita perkuat di pembatasan ruang publik termasuk kumpulan 50 orang selama periode Nataru,” kata Tito dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/12/2021).
Menurut Tito, aturan itu sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021 terkait larangan berkerumun lebih dari 50 orang selama 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Ia mengatakan, untuk memaksimalkan aturan tersebut, pemerintah bakal mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Ia juga meminta pemerintah daerah menerbitkan aturan terkait penegakan penerapan aplikasi PeduliLindungi.
“Aplikasi ini tidak hanya kita minta dorong digunakan, tapi juga ditegakkan. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengeluarkan SE kepada rekan kepala daerah untuk menerbitkan produk yang akan mengikat masyarakat,” ujar Tito.
Eks Kapolri itu menyatakan, kepala daerah bisa membuat semacam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk menerapkan sanksi bagi pihak yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi.
Menurut dia, peraturan daerah bisa lebih kuat dalam menerapkan sanksi tegas, mulai dari sanksi denda hingga pidana. Sementara, untuk peraturan kepala daerah hanya bisa menjatuhi sanksi administratif.
“Dari segi kecepatan kita minta secepatnya kita buat perda. Nanti kalau perkada bakal panjang. Oleh karena itu, saya keluarkan hari ini SE agar para gubernur dibuat peraturan kepala daerah,” jelas Tito.
-
NASIONAL20/09/2026 11:00 WIBHabiburokhman: Jangan Sampai RUU Jadi Alat Kekuasaan
-
POLITIK20/09/2026 10:00 WIBMenteri ATR/BPN Ternyata Sudah Lama Cabut dari Pengurus Golkar
-
POLITIK20/09/2026 07:00 WIBPrabowo Buka Pintu Reshuffle, PDIP: Kami Tetap di Luar
-
NUSANTARA20/09/2026 14:00 WIBApi Liar Lahap 10 Hektare di Ampana Kota
-
DUNIA20/09/2026 08:00 WIBPBB: Serangan Brutal AS ke Iran Murni Kejahatan Perang
-
OASE20/09/2026 05:00 WIB8 Ayat Al-Qur’an Ini Bongkar Kunci Hidup Sehat Bebas Penyakit
-
POLITIK20/09/2026 06:00 WIBPKB Buka Pintu PT 5 Persen untuk Pemilu 2029
-
DUNIA20/09/2026 12:00 WIBIran Gantung Mata-mata Mossad

















