Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Mendag Sebut Biaya Produksi Terus Naik

AKTUALITAS ID – Harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng rakyat atau MinyaKita sudah dua tahun bertahan di angka Rp14.000 per liter. Di tengah kenaikan harga berbagai barang, pemerintah kini menggulirkan rencana untuk menaikkan HET MinyaKita. 

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kenaikan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan biaya pokok produksi (BPP) yang terus naik.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (27/5/2024), Mendag Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menyatakan bahwa penyesuaian harga MinyaKita sudah saatnya dilakukan. 

“Kami memang akan bahas karena semua sudah naik, perlu kami naikkan,” ujar Zulhas. Ia menambahkan bahwa selama dua tahun terakhir, HET MinyaKita tidak mengalami perubahan, sehingga sekarang adalah momentum yang tepat untuk melakukan penyesuaian.

Saat ini, HET MinyaKita ditetapkan Rp14.000 per liter berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag). Zulhas menyebutkan bahwa HET baru yang ideal berada di kisaran Rp15.000 sampai Rp15.500 per liter.

Kemendag berencana untuk menyelesaikan evaluasi HET MinyaKita sebelum Oktober 2024. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, menjelaskan bahwa proses evaluasi ini panjang karena melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait lainnya.

“Dalam penyusunan perubahan HET harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, sehingga Kemendag tidak bisa membuat keputusan sendiri,” kata Isy Karim.

Ia juga menambahkan bahwa setelah HET berubah, akan ada proses harmonisasi yang harus dilalui. Evaluasi ini sudah dimulai sejak sebelum Ramadan lalu untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rencana kenaikan HET MinyaKita merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menyesuaikan harga dengan kenaikan biaya produksi yang terjadi. Meskipun kenaikan ini diperlukan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kenaikan tersebut tidak memberatkan rakyat. 

Pembahasan bersama Kemenko Perekonomian diharapkan segera memberikan hasil yang optimal dan seimbang. Masyarakat diharapkan untuk menunggu hasil akhir dari proses evaluasi dan penyesuaian ini. (KAISAR/RAFI)