Trump Klaim China Kantongi 220 Juta Data Pemilih AS

AKTUALITAS.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi dengan melontarkan tuduhan baru terkait Pemilu Presiden AS 2020. Dalam pidatonya pada Kamis (16/7/2026), Trump mengklaim memiliki dokumen intelijen yang menunjukkan China memperoleh secara ilegal sekitar 220 juta data pemilih Amerika Serikat, termasuk nama, alamat, dan informasi pendaftaran pemilih.

Klaim tersebut langsung menyita perhatian karena kembali mengangkat isu campur tangan asing dalam Pilpres 2020, yang saat itu dimenangkan oleh Joe Biden.

Menurut Trump, dokumen intelijen yang dibukanya berisi informasi sensitif mengenai dugaan aktivitas China terhadap basis data pemilih Amerika. Namun, hingga kini belum ada bukti baru yang dipublikasikan kepada publik yang memverifikasi klaim tersebut.

Pernyataan Trump juga bertentangan dengan penilaian resmi komunitas intelijen Amerika Serikat pada 2021. Saat itu, badan intelijen menyimpulkan tidak ada indikasi bahwa aktor asing berhasil mengubah atau memanipulasi aspek teknis penyelenggaraan Pilpres 2020, mulai dari pendaftaran pemilih, surat suara, proses penghitungan hingga hasil akhir pemilu.

Penilaian tersebut disusun ketika John Ratcliffe, yang kini menjabat Direktur CIA, memimpin komunitas intelijen AS.

Laporan intelijen memang mencatat bahwa China berupaya mengumpulkan informasi mengenai pemilih Amerika, opini publik, partai politik, kandidat, dan pejabat pemerintah untuk memahami dinamika politik AS. Namun, menurut dua sumber yang mengetahui isi laporan, data yang diperoleh bukan merupakan informasi rahasia, melainkan data pemilih yang lazim diperdagangkan secara legal dan digunakan oleh konsultan politik sehingga tidak dapat dipakai untuk memanipulasi hasil pemilu.

Menjelang pidato Trump, sejumlah pejabat Gedung Putih dilaporkan telah menyampaikan kekhawatiran bahwa pengungkapan isu tersebut berpotensi menyesatkan publik dan dapat memengaruhi hubungan dagang Amerika Serikat dengan China yang belakangan mulai menunjukkan stabilitas.

Pemerintah China pun langsung membantah tuduhan tersebut. Juru Bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Chang, menegaskan bahwa Beijing tidak pernah mencampuri proses demokrasi Amerika.

“China tidak pernah dan tidak akan pernah ikut campur dalam pemilihan presiden AS,” tegas Liu Chang.

Dari kubu Demokrat, Senator Mark Warner juga menolak klaim Trump. Ia menegaskan seluruh lembaga intelijen AS telah mencapai kesimpulan bahwa China tidak berupaya mengubah hasil pemungutan suara pada Pilpres 2020.

Kontroversi ini memperpanjang polemik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak kalah dari Joe Biden pada Pilpres 2020, Trump berulang kali mempertanyakan integritas pemilu dan menyebut terjadi kecurangan. Namun, hingga kini berbagai gugatan hukum maupun hasil penyelidikan resmi belum menghasilkan bukti yang menunjukkan bahwa hasil pemilu tersebut dimanipulasi secara sistematis.

Dengan munculnya tuduhan terbaru ini, perdebatan mengenai keamanan pemilu Amerika Serikat dan hubungan Washington-Beijing diperkirakan kembali menjadi perhatian publik, meski klaim Trump masih menuai bantahan dari pemerintah China maupun hasil penilaian resmi intelijen AS. (Mun)