DPR Wanti-Wanti Soal Ancaman Kenaikan Pertalite

AKTUALITAS.ID – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang menembus Rp16.250 per liter mulai memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan apakah Pertalite sebagai BBM subsidi akan menjadi sasaran penyesuaian harga berikutnya.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi. Menurutnya, keputusan tersebut berpotensi memberikan tekanan besar terhadap daya beli masyarakat yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Kenaikan harga Pertamax sebesar lebih dari 32 persen pada 10 Juni 2026 terjadi akibat lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun Ateng menegaskan kondisi tersebut tidak otomatis menjadi alasan untuk menaikkan harga Pertalite.

“Pemerintah masih memiliki ruang kebijakan untuk mempertahankan harga BBM subsidi selama distribusinya tepat sasaran dan pengelolaan fiskal tetap disiplin,” ujarnya.

Menurutnya, ancaman terbesar saat ini justru bukan kenaikan harga minyak dunia semata, melainkan potensi perpindahan besar-besaran pengguna Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar.

Jika fenomena ini terjadi secara masif, konsumsi Pertalite berpotensi melonjak tajam dan membebani kuota subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Kuota Pertalite tahun 2026 diketahui mencapai 29,2 juta kiloliter dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.

Ateng menilai solusi yang lebih tepat bukan menaikkan harga Pertalite, melainkan memperketat pengawasan distribusi agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.

Ia menegaskan kendaraan mewah dan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi seharusnya tidak lagi menikmati BBM subsidi. Sebaliknya, perlindungan negara harus tetap diberikan kepada pengguna kendaraan roda dua, kendaraan keluarga sederhana, kelompok berpenghasilan rendah, serta masyarakat yang masih bergantung pada BBM bersubsidi.

Di tengah tekanan APBN yang semakin berat akibat kenaikan harga minyak dunia, pemerintah memang menghadapi tantangan besar. Setiap kenaikan harga minyak mentah di atas asumsi APBN berpotensi menambah beban fiskal hingga triliunan rupiah. Namun DPR menilai menjaga daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Karena itu, pemerintah didorong mempercepat pembatasan distribusi BBM subsidi melalui sistem digital seperti QR Code dan integrasi data konsumen melalui MyPertamina. Langkah ini dianggap lebih efektif dibanding membebankan kenaikan harga kepada masyarakat.

Jika harga Pertalite ikut naik, dampaknya diperkirakan akan langsung terasa pada biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Efek berantai tersebut dikhawatirkan semakin menekan daya beli masyarakat dan memicu kenaikan biaya hidup di berbagai sektor.

Karena itu, desakan agar pemerintah mempertahankan harga Pertalite kini semakin menguat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak harga energi dunia, menjaga kestabilan BBM subsidi dinilai menjadi salah satu kunci untuk melindungi jutaan masyarakat dari tekanan ekonomi yang lebih berat. (Bowo/Mun)