Waka MPR: Negara Bisa Tumbang Jika Pasokan Energi Gagal

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, melontarkan peringatan tegas mengenai masa depan Indonesia. Menurutnya, ketahanan energi kini bukan lagi sekadar isu ekonomi, melainkan telah menjadi bagian penting dari ketahanan nasional yang menentukan stabilitas dan kedaulatan negara.

Pesan itu disampaikan Eddy saat menggelar High Level Dialogue bersama para guru besar dan akademisi Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM). Forum tersebut membahas strategi memperkuat ketahanan energi nasional, mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendorong agenda dekarbonisasi Indonesia.

Dalam forum tersebut, Eddy menegaskan bahwa negara yang gagal menjamin pasokan energi akan menghadapi ancaman serius terhadap pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, hingga stabilitas nasional.

“Urgensi ketahanan energi sama urgennya dengan ketahanan nasional. Negara yang tidak mampu menjamin pasokan energinya akan menghadapi risiko terhadap stabilitas ekonomi, daya saing industri, bahkan kedaulatan nasional,” tegas Eddy.

Menurut Eddy, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengikut dalam peta energi global. Sebaliknya, Indonesia harus tampil sebagai policy-shaper dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya yang dimiliki, mulai dari bioenergi berbasis sawit dan biomassa, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), teknologi penangkapan karbon (CCS), hingga pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik rendah emisi di masa depan.

Ia menilai percepatan transisi energi tidak akan berhasil tanpa kolaborasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi.

Dalam kesempatan itu, Eddy juga menerima berbagai rekomendasi strategis dari kalangan akademisi UGM, mulai dari harmonisasi kebijakan energi nasional, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), penguatan riset dan inovasi teknologi, pembangunan infrastruktur energi, reformasi regulasi, pengembangan ekonomi karbon, hingga skema pembiayaan yang mampu menarik investasi hijau.

Menurutnya, kontribusi perguruan tinggi menjadi faktor penting agar setiap kebijakan energi benar-benar berbasis ilmu pengetahuan dan mampu menjawab tantangan jangka panjang.

“Indonesia membutuhkan kebijakan energi yang berbasis ilmu pengetahuan. Saya sangat mengapresiasi masukan dari para Guru Besar dan akademisi UGM yang memberikan perspektif komprehensif mengenai penguatan ketahanan energi hingga langkah konkret menuju dekarbonisasi nasional,” ujarnya.

Eddy optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pemain utama energi bersih dunia. Namun, peluang tersebut hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang konsisten, memperkuat investasi, menguasai teknologi, dan membangun kolaborasi lintas sektor.

“Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan energi bersih dunia. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mengambil keputusan, konsistensi kebijakan, serta kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Eddy.

Dialog strategis tersebut turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM Prof. Danang Sri Hadmoko, Ketua Majelis Wali Amanat UGM Prof. Tumiran, Ketua Senat Akademik UGM Prof. Dr. Sulistiowati, Kepala Pusat Energi UGM Prof. Sarjiya, serta para guru besar dan akademisi lintas disiplin yang bergerak di bidang energi, teknologi, kelistrikan, dan kebijakan publik. (Mun)