Pemerintah Target Bedah 400 Ribu RTLH pada 2026, Bunga KPR Subsidi Dipastikan Tak Naik

AKTUALITAS.ID – Pemerintah mempercepat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dengan target mencapai 400 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026. Di saat yang sama, pemerintah juga memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tidak akan naik meski Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah terus meningkatkan skala program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya mengurangi jumlah RTLH di Indonesia.

“Ya, mudah-mudahan 2026 bisa turun signifikan. Tadi 2025 angkanya 18,8 juta unit rumah tidak layak huni,” kata Maruarar di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, peningkatan program bedah rumah terlihat dari lonjakan jumlah rumah yang ditangani di Jakarta. Jika pada tahun lalu hanya 158 unit, maka pada 2026 ditargetkan mencapai 10.000 unit.

Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang dinilai berpihak kepada masyarakat.

Dalam penyaluran bantuan, pemerintah menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar program tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4.

Ara menegaskan seluruh proses pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan karena menggunakan anggaran negara. Menurutnya, kebutuhan material, nilai anggaran, hingga harga bahan bangunan harus dibuka kepada publik agar tercipta persaingan harga yang sehat dan efisien.

“Saya pikir uang rakyat ini harus benar-benar transparan. Buka saja berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang,” ujarnya.

Pemerintah bahkan telah mengusulkan peningkatan jumlah BSPS menjadi 2 juta unit pada 2027 seiring tingginya kebutuhan dan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program perbaikan rumah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif mendukung pelaksanaannya, termasuk melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetuan Bangunan Gedung (PBG).

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa Jakarta masih memiliki sekitar 824 ribu unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan.

Selain mempercepat program bedah rumah, pemerintah juga memastikan akses pembiayaan perumahan bagi MBR tetap terjangkau. Ara menegaskan bunga KPR subsidi tidak akan mengalami kenaikan meskipun BI baru saja menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.

“Sampai hari ini kita tidak menaikkan. Saya tahu BI rate naik, tetapi sebagai Menteri Perumahan saya putuskan tidak menaikkan bunga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkannya,” kata Ara.

Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan target penyediaan hunian layak tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya pendanaan akibat kenaikan suku bunga.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur BI Juni 2026 yang menaikkan BI Rate menjadi 5,75 persen. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,75 persen dan lending facility menjadi 6,50 persen.

Meski kenaikan BI Rate umumnya diikuti penyesuaian bunga kredit perbankan, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan memengaruhi bunga KPR subsidi. Langkah itu diharapkan dapat menjaga keterjangkauan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung percepatan pengurangan rumah tidak layak huni di Indonesia. (Micko)