Waka MPR Ingatkan Bahaya Jika Investasi Mulai Hengkang

AKTUALITAS.ID – Kabar ancaman hengkangnya sejumlah investasi dari Indonesia dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 50 ribu pekerja memicu kekhawatiran baru terhadap kondisi iklim usaha nasional. Situasi ini dinilai sebagai alarm serius yang tidak boleh diabaikan pemerintah.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengingatkan bahwa Indonesia tengah berada dalam persaingan global yang semakin ketat untuk memperebutkan investasi. Jika tidak segera melakukan pembenahan, bukan tidak mungkin modal asing dan domestik memilih hengkang ke negara lain yang dianggap lebih ramah usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy menanggapi informasi yang sebelumnya diungkap penasihat presiden bidang ketenagakerjaan, Said Iqbal, mengenai potensi keluarnya investasi dan ancaman PHK puluhan ribu pekerja.

Menurut Eddy, investasi merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika investor mulai menunjukkan sinyal ketidakpastian, pemerintah harus segera membaca situasi itu sebagai peringatan dini.

“Indonesia tidak boleh kalah cepat dibandingkan negara lain yang terus melakukan reformasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif,” tegas Eddy, dikutip, Jumat (26/6/2026).

Politikus PAN itu menilai persoalan utama yang sering menjadi sorotan investor adalah kepastian hukum dan stabilitas regulasi. Dunia usaha, kata dia, sangat sensitif terhadap aturan yang berubah-ubah, birokrasi berbelit, hingga proses perizinan yang lamban.

Karena itu, Eddy mendesak agar birokrasi tidak lagi menjadi tembok penghambat investasi, melainkan berubah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Birokrasi harus benar-benar bertransformasi menjadi lebih adaptif, efisien, dan berfungsi sebagai fasilitator, bukan hambatan bagi masuk dan berkembangnya investasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih tingginya biaya ekonomi akibat proses perizinan dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya efisien. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko kalah bersaing dengan negara-negara tetangga yang agresif menawarkan kemudahan berusaha.

Selain reformasi birokrasi, Eddy meminta pemerintah memperkuat paket insentif bagi investor. Mulai dari keringanan pajak, percepatan layanan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas industri.

Menurutnya, menjaga investasi bukan semata-mata demi kepentingan pelaku usaha, melainkan menyangkut nasib jutaan pekerja dan masa depan ekonomi nasional.

Dalam pernyataan yang cukup tajam, Eddy bahkan menegaskan bahwa pihak-pihak yang menghambat masuknya investasi pada dasarnya turut menghambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Siapa pun yang mengganggu upaya menghadirkan dan mempertahankan investasi pada dasarnya juga mengganggu upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, Eddy tetap optimistis Indonesia masih memiliki modal besar untuk memenangkan persaingan investasi global. Pasar domestik yang besar, bonus demografi, dan posisi strategis Indonesia dinilai masih menjadi magnet kuat bagi investor.

Namun ia mengingatkan, seluruh keunggulan tersebut bisa menjadi sia-sia jika tidak dibarengi reformasi struktural yang konsisten, terutama dalam menjamin kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta iklim investasi yang bersih dan terpercaya.

“Momentum ini harus dijaga bersama agar Indonesia tidak kehilangan peluang besar dalam persaingan global,” pungkasnya. (Mun)