Menko Bahlil Minta RKAB Jadi Senjata Kendalikan Pasar Nikel

AKTUALITAS.ID – Pemerintah siap mengambil langkah radikal demi mengamankan kedaulatan hilirisasi nikel Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengkaji rencana penghentian sementara (moratorium) pembangunan smelter nikel baru yang hanya memproduksi barang setengah jadi (intermediate).

Langkah agresif ini diambil karena porsi produk nikel setengah jadi di dalam negeri sudah meledak dan mendominasi kapasitas produksi nasional di angka 50-60 persen. Bahlil tak ragu memerintahkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) untuk segera mengevaluasi kelayakan izin smelter baru.

“Jujur saya katakan kepada teman-teman pengusaha, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah. Ini meledak sekarang. Jadi mungkin perlu kita membuat kajian, apakah masih kita mungkinkan membangun smelter setengah jadi atau kita moratorium?” tegas Bahlil dalam ajang Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026 di Jiexpo, Senin (2/11/2026).

Bahlil menolak keras jika bahan baku setengah jadi ini langsung diekspor habis-habisan ke luar negeri. Ia menuntut para pengusaha untuk mengolahnya hingga menjadi produk akhir (barang jadi) agar nilai tambah ekonomi benar-benar jatuh ke tangan Indonesia secara utuh.

Selain moratorium, Bahlil juga akan menggunakan instrumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai senjata untuk mengendalikan rantai pasok (supply and demand) nikel di pasar global. Menyadari kebijakannya akan memicu gejolak, Bahlil menyatakan kesiapannya menjadi tameng.

“Strategi untuk mengendalikan suplai dan demand lewat RKAB untuk di nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu,” tantangnya tajam.

Langkah pengetatan yang dilakukan Bahlil sangat beralasan. Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mencatat, pada 2025, total produksi nikel nasional telah menembus 2,5 juta ton. Angka fantastis ini menjadikan Indonesia sebagai raja nikel yang menguasai 60 persen kebutuhan global.

Ketua Umum FINI, Arif Perdana Kusumah, membeberkan bahwa 2,5 juta ton tersebut mayoritas masih berupa produk setengah jadi seperti NPI, FeNi, Matte (2,05 juta ton), dan MHP – Nikel Sulfat (450 ribu ton).

Meski FINI memproyeksikan adanya sedikit penurunan produksi sebesar 3,5 hingga 4 persen pada 2026, volume diyakini akan kembali meroket pada 2027. Ledakan ini akan didorong oleh penyelesaian konstruksi proyek-proyek hidrometalurgi berbasis HPAL yang difokuskan untuk menyuplai bahan baku baterai kendaraan listrik (EV).

“Kapasitas produksi MHP nasional yang sebesar 450 ribu ton pada 2025 diperkirakan akan meningkat dua kali lipat, melebihi 900 ribu ton nikel pada akhir 2027,” pungkas Arif. (Firman/Mun)