44 Warga Negara China Jadi Korban Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

AKTUALITAS.ID – Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia melayangkan surat resmi kepada berbagai instansi pemerintah Indonesia, termasuk Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika, mengungkap bahwa 44 warga negara China menjadi korban pemerasan oleh oknum petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat tertanggal (21/1/2025) itu, terdapat keprihatinan mendalam atas tindakan yang mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional.

Menanggapi isu serius ini, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengungkapkan bahwa jika kebenaran peristiwa tersebut terkonfirmasi, maka praktik korupsi di pintu masuk negara akan sangat membahayakan keamanan nasional.

“Imigrasi adalah perbatasan terdepan kita. Fungsinya adalah menyaring orang-orang yang masuk untuk menjaga integritas keamanan negara,” pungkasnya melalui siaran pers pada hari Sabtu (1/2/2025).

TB Hasanuddin menegaskan bahwa pemerasan yang terjadi bukan hanya melukai reputasi bangsa, tetapi juga merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam stabilitas negara.

“Ini bukan kejahatan biasa, melainkan kejahatan terhadap keamanan negara,” tegasnya.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mendesak agar aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh dan menindaklanjuti aduan pemerasan ini dengan tegas. Ia meminta agar oknum-oknum yang terlibat dalam praktik suap tersebut dipecat dan diganti untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Sebagai catatan, Kedubes China juga menyebutkan bahwa mereka berhasil menyelesaikan 44 kasus pemerasan yang terjadi di bandara Indonesia sepanjang tahun 2024.

Namun, pihaknya meyakini bahwa jumlah tersebut hanya mencerminkan sebagian kecil dari fenomena pemerasan yang lebih luas, di mana banyak warga negara China yang tidak melaporkan kejadian karena jadwal yang padat atau ketakutan akan tindakan balasan saat memasuki negara tujuan.

Situasi ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia untuk memperkuat pengawasan dan integritas petugas imigrasi guna menjaga kepercayaan publik dan reputasi di panggung internasional. (Ari Wibowo)