Soal Kebijakan Pemerintah, Mahfud MD: Kampus Harus Berani Kritik tapi Jangan Fatalis

AKTUALITAS.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendorong perguruan tinggi untuk berperan sebagai oposisi yang objektif terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Munas dan reuni pengurus IKA Universitas Islam Indonesia (UII) di Semarang, Sabtu (15/2/2025).

“Dunia perguruan tinggi sekarang harus mengemban tugas sejarah. Menjaga republik ini dengan sebaik-baiknya. Yang benar dikatakan benar yang salah dikatakan salah. Itulah yang disebut oposisi yang obyektif. Kritis yang obyektif,” kata Mahfud.

Mahfud menekankan pentingnya bagi kampus untuk tidak hanya bersikap fatalis, nihilis, atau skeptis radikal terhadap setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya, kampus harus mampu memberikan kritik yang membangun dan solutif.

“Tidak boleh fatalis, tidak boleh nihilis, tidak boleh skeptik radikal. Artinya semua persoalan ditanyakan terus tidak akan selesai. Itu aja agar kampus kembali berpaham seperti dulu. Karena tugas kampus itu membangun peradaban dalam kerangka NKRI,” ungkapnya.

Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo, Mahfud menyatakan tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut selama tidak melanggar konstitusi.

“Urusan efisiensi itu saya bagian yang tidak mempersoalkan. Program pemerintah silakan diatur kembali. Sebab dia punya kewenangan secara konstitusi untuk membuat program dan membuat kebijakan-kebijakan karena dia pemenang pemilu. Sejauh tidak melanggar konstitusi ya tidak apa-apa,” pungkasnya.

Pernyataan Mahfud ini menjadi dorongan bagi kampus untuk lebih aktif dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah demi kemajuan bangsa dan negara. (Mun/Ari Wibowo)