TNI AU Tegaskan Puskopau Halim Tak Terkait Kepemilikan Sirkus OCI

AKTUALITAS.ID – TNI Angkatan Udara dengan tegas membantah dugaan keterlibatan Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) Lanud Halim Perdanakusuma dalam kepemilikan atau pengelolaan Oriental Circus Indonesia (OCI). Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan OCI dan dikaitkan dengan dokumen lama yang mencantumkan nama Puskopau Halim.

“TNI AU menegaskan bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) bukan merupakan unit usaha milik Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma. Puskopau tidak pernah memiliki atau mengelola sirkus tersebut,” tegas Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri, di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Ardi menjelaskan bahwa memang pernah ada kerja sama terbatas di masa lalu antara OCI dan pihak Lanud Halim, namun bentuknya hanya sebatas dukungan administratif untuk keperluan penyelenggaraan acara di area milik TNI AU. Ia memastikan kerja sama itu sama sekali tidak berhubungan dengan aspek kepemilikan ataupun pengelolaan usaha.

“Puskopau Halim tidak pernah terlibat dalam manajemen atau pembinaan internal OCI. Segala bentuk kerja sama bersifat operasional dan administratif,” tambah Ardi.

Pernyataan ini muncul setelah Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyampaikan kepada Komisi III DPR RI bahwa ada dokumen lama tahun 1997 yang mencantumkan nama Puskopau Halim, sehingga memunculkan dugaan adanya hubungan antara OCI dan TNI AU.

Atnike mengatakan, pihaknya masih menelusuri lebih lanjut keterkaitan tersebut dan akan meminta klarifikasi resmi dari TNI AU sebagai bagian dari proses penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan OCI.

Komnas HAM sendiri mengungkap adanya empat dugaan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak di OCI, termasuk eksploitasi ekonomi, akses pendidikan, identitas anak, serta perlindungan sosial dan keamanan.

Menanggapi hal itu, TNI AU menyatakan siap bersikap kooperatif dan transparan dalam membantu proses penyelidikan yang tengah berlangsung. “Kami mendukung penuh upaya Komnas HAM dan siap memberikan keterangan tambahan yang dibutuhkan,” tutup Marsma Ardi. (Mun/Yan Kusuma)