Rehabilitasi 12,7 Juta Hektar Lahan, Kemenhut Libatkan Pemuka Agama

AKTUALITAS.ID – Pemerintah menargetkan pemulihan seluas 12,7 juta hektare lahan kritis hingga tahun 2029 ke dalam program strategis nasional yang dimandatkan kepada Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat setidaknya selama periode 1 Januari – 15 Desember 2024 ada sebanyak 1.942 kali peristiwa bencana alam yang melanda hampir ke seluruh penjuru negeri. Dari total kejadian itu ada 95 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membutuhkan keterlibatan para pemuka agama dalam menjalankan program rehabilitasi lahan kritis dengan luasan 12,7 juta hektare sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana hidrometeorologi yang berkelanjutan.

Kepala Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kementerian Kehutanan Wening Sri Wulandari di Jakarta, Rabu, mengatakan pemerintah memberikan ruang kolaborasi terbuka terhadap setiap kelompok masyarakat, termasuk pemuka agama dalam menjaga dan memulihkan kawasan hutan yang perannya sangat penting bagi kelangsungan kehidupan.

“Ketika hutan dipelihara dan lahan kritis direhabilitasi, kemampuan hutan menyerap air meningkat sehingga berkontribusi langsung pada pengurangan risiko banjir dan kekeringan,” kata Wening saat ditemui seusai memberikan pembekalan ilmiah kepada pemuka agama dan komunitas keagamaan tentang tentang hutan, manusia dan bumi di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Pembekalan ini diikuti 450 pemuka agama dan anggota komunitas keagamaan dari berbagai wilayah di Indonesia yang difasilitasi Kementerian Kehutanan (KLK), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), National Facilitator Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia dan CIFOR-ICRAF demi meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan isu deforestasi dan perubahan iklim secara ilmiah dan kontekstual.

Menurut Wening, program tersebut mencakup rehabilitasi lahan kritis di wilayah mineral, gambut, maupun ekosistem mangrove yang memiliki fungsi penting dalam mitigasi bencana iklim.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi turut melibatkan partisipasi aktif masyarakat juga tokoh agama di berbagai daerah yang memiliki pengaruh sosial dan moral yang besar.

“Pemuka agama bisa menjadi motor penggerak karena memiliki jaringan luas dan kepercayaan publik. Mereka kami ajak untuk turut menanam pohon dan menjaga lingkungan,” ujarnya.

Untuk mendukung keterlibatan masyarakat, kata Wening, Kementerian Kehutanan menyediakan berbagai jenis bibit pohon secara gratis. Bantuan ini bertujuan mendorong kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian alam dan memperkuat ketangguhan terhadap bencana iklim.

Wening menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pemuka agama, dan komunitas lokal sangatlah penting karena menjadi bagian dari pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologi dan nilai-nilai spiritualitas.

“Pelestarian hutan tidak hanya soal teknis kehutanan, tapi juga menyangkut tanggung jawab moral kita kepada generasi mendatang,” kata dia.  (Prunomo/goeh)