NASIONAL
Wacana Mengejutkan: Kuota Haji 2026 Indonesia Terancam Dipangkas 50%
AKTUALITAS.ID – Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan adanya wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen untuk tahun 2026. BP Haji tengah melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait kuota ini, yang biasanya ditetapkan setelah musim haji selesai.
Dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Irfan menyebutkan pemerintah Saudi juga mendorong pembentukan gugus tugas bersama Indonesia untuk mempersiapkan pelaksanaan haji 2026. Fokus kolaborasi ini adalah memastikan data jemaah yang akurat serta meningkatkan kualitas layanan, termasuk kesehatan, transportasi, akomodasi, dan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, kata Irfan, Selasa (10/6/2025), usai bertemu dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah.
Masalah transportasi dan tenda yang kurang layak di Mina dan Arafah kembali menjadi perhatian, terutama terkait keterlambatan jemaah dan kondisi tenda. Selain itu, pemerintah Saudi menyoroti kurangnya transparansi data kesehatan jemaah, termasuk jemaah yang meninggal saat di pesawat.
Selain pengurangan kuota, Arab Saudi akan menerapkan kebijakan baru seperti pembatasan jumlah perusahaan penyelenggara layanan haji maksimal dua syarikah dan pengetatan standar kesehatan serta fasilitas. Seluruh proses ini akan diawasi oleh gugus tugas Indonesia-Saudi.
Pemerintah Saudi juga menetapkan pelaksanaan DAM (denda haji) hanya dapat dilakukan di Indonesia dan Arab Saudi melalui perusahaan resmi, serta akan dikenai sanksi bagi pelanggaran. Perubahan ini menuntut kesiapan dari seluruh elemen terkait agar pelaksanaan haji tahun depan berjalan lancar dan sesuai regulasi. (Ari Wibowo/Mun)
-
RAGAM13/05/2026 13:30 WIBHantavirus Bisa Bikin Gagal Napas Akut
-
FOTO13/05/2026 17:55 WIBFOTO: Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Hasil Uang Rampasan Rp10,2 Triliun ke Negara
-
POLITIK13/05/2026 14:00 WIBDPR Buka Opsi Partai Melebur Demi Lolos Parlemen
-
POLITIK13/05/2026 13:00 WIBRevisi UU Pemilu Diperingatkan Jangan Jadi Alat Konsolidasi Kekuasaan
-
NASIONAL13/05/2026 15:45 WIBKPU RI Gandeng KPP DEM untuk Tingkatkan Literasi Kepemiluan dan Demokrasi
-
POLITIK13/05/2026 10:00 WIBPuan: RUU Pemilu Masih Cari Titik Temu
-
JABODETABEK13/05/2026 12:30 WIBParkir Ilegal Blok M Diduga Raup Rp100 Juta Sehari
-
DUNIA13/05/2026 12:00 WIBUEA Nekat Hantam Kilang Iran

















