MPR Minta Waspada! Gempa Rusia Berpotensi Guncang Timur Indonesia

AKTUALITAS.ID – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerukan kesiapsiagaan nasional menyusul gempa bumi bermagnitudo 7,9 yang mengguncang wilayah pesisir Kamchatka, Rusia Timur Jauh, pada Rabu (30/7/2025). Meski lokasi gempa berada jauh dari Indonesia, potensi dampaknya terhadap wilayah timur Indonesia tidak bisa diabaikan.

“Kami harap kepada semua aparat dan masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi kemungkinan terburuk,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Muzani menekankan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat pengalaman Indonesia yang cukup panjang dalam menghadapi berbagai bencana alam. Ia meyakini dengan sumber daya dan pengalaman yang dimiliki, bangsa ini mampu mengantisipasi dampak sekecil apa pun dari gempa tersebut.

“Saya merasa bahwa pengalaman Indonesia menangani situasi ini bisa dengan cepat diantisipasi,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah cepat. Seluruh jajaran, dari pusat hingga daerah, telah diinstruksikan menyiapkan upaya evakuasi dan pengamanan.

“Pemerintah daerah, BNPB dan BPBD, TNI/Polri, Basarnas dan BMKG telah menyiapkan Posko Tanggap Darurat dan menurunkan personel ke lapangan. Evakuasi, pengamanan jalur, serta penjagaan fasilitas vital di pesisir menjadi prioritas,” terang Budi Gunawan dalam pernyataan resmi.

BMKG melaporkan, gempa yang terjadi pada Selasa (29/7) pukul 23.24 GMT atau Rabu (30/7/2025) pukul 04.24 WIB itu merupakan yang terkuat di kawasan Kamchatka sejak 1952. Akibatnya, beberapa wilayah pesisir Indonesia diperkirakan berpotensi mengalami kenaikan muka air laut hingga 0,5 meter.

Wilayah yang berstatus Waspada hingga Siaga tsunami meliputi Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan sebagian Sulawesi Utara. BMKG pun telah mengaktifkan sistem peringatan dini tsunami untuk wilayah-wilayah tersebut.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada, serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan otoritas terkait demi keselamatan bersama. (PURNOMO/DIN)