NASIONAL
KPK Ungkap Dugaan Perusahaan Jasa K3 Lain Terseret Skandal Noel dkk
AKTUALITAS.ID – Skandal pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kian melebar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, selain PT KEM Indonesia, ada perusahaan jasa K3 (PJK3) lain yang diduga ikut terlibat dalam praktik pungutan liar tersebut.
“Dari hasil penyidikan, dugaan keterlibatan sejumlah PJK3 lain dalam penerbitan sertifikasi K3 masih terus kami dalami,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Menurut KPK, modus pemerasan ini bermula dari biaya pengurusan sertifikat K3 yang seharusnya hanya Rp 275 ribu melonjak hingga Rp 6 juta. Selisih pungutan itu kemudian dialirkan ke sejumlah pihak dengan total nilai mencapai Rp 81 miliar. Dari jumlah itu, Rp 69 miliar disebut mengalir ke Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022–2025.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan 11 tersangka, termasuk mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, beserta sejumlah pejabat Kemnaker dan pihak swasta dari PT KEM Indonesia. Namun, penyidik menegaskan lingkaran kasus ini tidak berhenti di sana.
“Kami akan melihat skema lapangan secara utuh, termasuk siapa saja perusahaan yang mendapat pendelegasian dari Kemnaker dalam penerbitan sertifikasi K3,” tegas Budi.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena dugaan praktik korupsi telah berlangsung sejak 2019, melibatkan pejabat lintas jabatan, hingga merugikan masyarakat luas yang mengurus sertifikasi K3. (Ari Wibowo/Mun)
-
JABODETABEK07/12/2025 05:30 WIBAwas! Cuaca Ekstrem Mengancam Jakarta Minggu 7 Desember 2025
-
JABODETABEK07/12/2025 07:30 WIBPerpanjangan SIM di Jakarta Hari Ini: Cek Lokasi dan Biaya
-
FOTO07/12/2025 10:22 WIBFOTO: Indofood UI Ultra 2025 Ajak Pelari Peduli Daur Ulang Sampah
-
OASE07/12/2025 05:00 WIBKeutamaan Surat Al Qamar: Mukjizat Terbelahnya Bulan Rasulullah dan Khasiat Memudahkan Urusan
-
NASIONAL07/12/2025 07:00 WIBAria Bima: PPHN Wajib Dihidupkan Agar Visi Presiden Selaras dengan Konstitusi
-
POLITIK07/12/2025 06:00 WIBBupati Aceh Selatan Dicopot dari Ketua DPC Gerindra karena Umrah saat Bencana
-
NUSANTARA07/12/2025 06:30 WIBBanjir Sumatra: Korban Meninggal Capai 914 Jiwa, 389 Warga Masih Hilang
-
EKBIS07/12/2025 09:30 WIBCek Sebelum Isi! Ini Kenaikan dan Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2025

















