Isu Kementerian BUMN Dihapus, Herman Khaeron: Tunggu Arahan Presiden

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menanggapi isu yang beredar terkait kemungkinan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus dan berubah menjadi badan. Ia menegaskan, kewenangan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Portofolio kementerian dan lembaga adalah hak dan kewenangan Presiden. Oleh karenanya kita tunggu saja Perpres-nya, apakah info ini benar atau tidak. Saya sendiri mendengar terkait info tersebut, tetapi untuk mengetahui kebenarannya silakan ditanyakan kepada pemerintah,” ujar Herman kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

Politikus Partai Demokrat itu menilai, jika benar kebijakan perubahan nomenklatur dilakukan, pemerintah pasti sudah mempertimbangkan urgensinya. “Bagi saya, apapun yang diputuskan pemerintah terkait perubahan portofolio, pasti ada urgensinya. Karena domainnya Presiden, maka kami serahkan kepada pemerintah,” tambahnya.

Lebih jauh, Sekjen Demokrat tersebut menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN masih tercantum nomenklatur kementerian. Namun, ia tidak menutup kemungkinan jika pemerintah ingin mengubahnya menjadi badan. “Bisa saja (pergantian nomenklatur lewat Perpres), sangat tergantung kepada kebutuhan pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi juga tidak menutup kemungkinan adanya perubahan pada Kementerian BUMN. Menurutnya, bila pemerintah menilai perubahan diperlukan, maka langkah itu bisa saja dilakukan.

“Nah, kalau di dalam perjalanan kita perlu perubahan terhadap kementeriannya, ya kita lihat,” ucap Prasetyo. (Ari Wibowo/Mun)