PT IMIP Respons Kritik Menteri Pertahanan soal Bandara Tanpa Perangkat Negara

AKTULITAS.ID – PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik pengelolaan bandara miliknya yang berlokasi di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Kisruh ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut keberadaan bandara yang tidak memiliki perangkat negara sebagai sebuah anomali dan berpotensi menimbulkan kerawanan kedaulatan ekonomi.

Head of Media Relations PT IMIP, Dedi Kurniawan, menegaskan bahwa Bandara Khusus IMIP telah terdaftar secara resmi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur dalam UU No. 1/2009 tentang Penerbangan,” kata Dedi dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).

Meski demikian, Dedi tidak merinci lebih jauh terkait status dan mekanisme pengawasan bandara tersebut. Ia menyarankan agar media mengonfirmasi langsung kepada pihak pemerintah yang memiliki wewenang penuh.

“Terkait hal ini kami menyarankan rekan media untuk mengonfirmasi hal ini kepada Badan Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar selaku pengawas operasional Bandara IMIP,” ujarnya.

Polemik ini mencuat setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara, terutama dalam konteks keamanan dan kedaulatan ekonomi nasional.

“Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara di dalamnya. Ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” ujar Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 bersama TNI dan instansi lainnya di Morowali, Kamis (20/11/2025).

Berdasarkan data resmi Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Bandara IMIP tercatat menggunakan nama Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan berlokasi di Jl. Trans Sulawesi, Fatufia. Pada tahun 2024, bandara ini mencatat 534 pergerakan pesawat dengan jumlah penumpang mencapai 51 ribu orang.

Polemik pengelolaan Bandara IMIP diperkirakan masih akan berkembang, seiring langkah pemerintah yang disebut akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional bandara di kawasan industri strategis tersebut. (Bowo/Mun)