Dasco: Tunda Dulu Impor 105 Ribu Pikap untuk Koperasi

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India yang akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Permintaan tersebut disampaikan Dasco karena Presiden Prabowo Subianto masih berada di luar negeri dalam rangka kunjungan kerja.

“Rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senin (23/2/2026).

Menurut Dasco, keputusan final terkait impor tersebut sebaiknya dibahas langsung oleh Presiden bersama jajaran menteri setelah kembali ke Tanah Air. Ia menilai Presiden perlu meminta pendapat serta menghitung secara matang kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum kebijakan dijalankan.

Rencana impor itu digagas oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang berencana mendatangkan sekitar 105.000 kendaraan niaga dari India dengan nilai mencapai Rp24,66 triliun.

Informasi tersebut sebelumnya diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra & Mahindra, melalui laman resmi mereka pada 4 Februari 2026.

Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengonfirmasi kepada media bahwa pihaknya akan mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India.

Pengadaan kendaraan tersebut melibatkan dua produsen otomotif besar asal India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.

Dari total 105.000 unit kendaraan niaga yang direncanakan, sebanyak 35.000 unit merupakan mobil pikap berpenggerak 4×4. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.

Namun, usulan penundaan dari DPR menunjukkan adanya kehati-hatian dalam mengambil keputusan strategis bernilai puluhan triliun rupiah tersebut, terutama terkait dampaknya terhadap industri otomotif nasional.

Pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian setelah Presiden kembali dan melakukan pembahasan menyeluruh bersama kementerian terkait. (Bowo/Mun)