KPK Periksa Pegawai Kemenhub dan Direktur Perusahaan Terkait Kasus Suap Proyek Kereta Api

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pegawai Kementerian Perhubungan berinisial JRO dan Direktur Utama PT Wira Cipta Mandiri Consultant berinisial JLD sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap kedua saksi dilakukan pada Rabu (3/6/2026) untuk mendalami perkara korupsi proyek perkeretaapian yang telah menyeret puluhan tersangka.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama JRO selaku aparatur sipil negara pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu ((3/6/2026).

Selain memeriksa JRO dan JLD, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua terpidana dalam perkara tersebut, yakni Harno Trimadi dan Zulfikar Fahmi, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Pemeriksaan dilakukan setelah sehari sebelumnya KPK memanggil Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana berinisial ANS untuk mendalami pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta api di Sumatera Selatan.

Sementara itu, saksi berinisial FD yang merupakan aparatur sipil negara pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang tidak memenuhi panggilan penyidik.

Kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023. Balai tersebut kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.

Dalam pengembangannya, KPK telah menetapkan dan menahan sejumlah tersangka dari kalangan pejabat, swasta, hingga anggota legislatif. Hingga 20 Januari 2026, total 21 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 Sudewo. Selain itu, dua perusahaan juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

Perkara ini mencakup sejumlah proyek strategis perkeretaapian, antara lain proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.

KPK menduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa proses pengadaan, mulai dari tahapan administrasi hingga penetapan pemenang tender. (Micko)