Kenaikan BBM akan Berdampak Sosial dan Politik

AKTUALITAS.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang terjadi secara beruntun dinilai berpotensi memicu dampak politik dan sosial yang luas apabila tidak diikuti langkah mitigasi yang memadai. Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengingatkan pemerintah agar segera menyiapkan kebijakan pengamanan guna mencegah gejolak di masyarakat menyusul lonjakan harga Pertamax dan Pertamax Green 95.

Per Rabu (10/6/2026), harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Menurut Karyono, kenaikan yang terjadi dalam waktu relatif singkat berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna utama BBM nonsubsidi.

“Secara politis, kenaikan harga BBM secara beruntun akibat minimnya inovasi kebijakan dari Kementerian ESDM ini berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional,” kata Karyono kepadawartawan, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai pemerintah perlu segera merumuskan langkah mitigasi agar dampak sosial yang muncul tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Menurut dia, kebijakan energi tidak cukup hanya merespons fluktuasi harga global. Pemerintah juga perlu menghadirkan strategi jangka panjang yang mampu menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.

Karyono mengingatkan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dapat berkembang menjadi ketidakpuasan publik apabila tidak ditangani secara tepat.

“Kenaikan harga BBM secara beruntun dapat memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat yang berpotensi menimbulkan situasi chaos jika tidak dimitigasi dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti potensi perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat selisih harga yang semakin lebar. Kondisi tersebut berisiko meningkatkan beban subsidi energi pemerintah sekaligus memunculkan persoalan distribusi di lapangan.

Karyono menilai regulasi pembatasan pengguna BBM subsidi harus diperjelas agar penyaluran tetap tepat sasaran.

“Jika tidak ada regulasi pembatasan pengguna BBM bersubsidi yang tegas, situasi ini tidak hanya akan menguras energi pemerintah dalam manajemen krisis, tetapi juga menurunkan legitimasi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan,” katanya.

Ia menambahkan pengelolaan isu energi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Karena itu, setiap kebijakan penyesuaian harga perlu disertai komunikasi yang jelas serta langkah perlindungan bagi kelompok masyarakat yang terdampak. (Purnomo)