Waka MPR Ajak Kampus Jadi Garda Atasi Sampah Plastik

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak kalangan perguruan tinggi untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis sampah plastik di Indonesia. Menurutnya, kampus memiliki posisi strategis sebagai pusat riset dan inovasi yang dapat mendukung lahirnya kebijakan lingkungan berbasis ilmu pengetahuan.

Ajakan tersebut disampaikan Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam kegiatan MPR Goes to Campus ke-51 di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, Rabu (5/8/2026).

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menilai persoalan sampah kini semakin mendesak untuk segera ditangani. Berbagai insiden kebakaran di tempat pemrosesan akhir (TPA), termasuk persoalan yang terjadi di Bantargebang, menjadi pengingat bahwa pengelolaan sampah membutuhkan solusi yang lebih menyeluruh.

Menurut Eddy, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas TPA atau meningkatkan sistem pengangkutan. Diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk produsen, agar pengelolaan sampah dilakukan sejak dari sumbernya.

Ia mendorong penguatan penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), yaitu kebijakan yang mewajibkan produsen bertanggung jawab terhadap seluruh siklus hidup kemasan produknya, mulai dari desain, pengurangan material, sistem pengumpulan kembali, hingga proses daur ulang.

“Selama ini beban pengelolaan sampah lebih banyak ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat. Sudah saatnya produsen ikut bertanggung jawab terhadap kemasan plastik yang mereka hasilkan,” ujar Eddy.

Berdasarkan data yang disampaikannya, Indonesia menghasilkan lebih dari 56 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 18 hingga 20 persen di antaranya berupa sampah plastik. Sementara itu, tingkat daur ulang plastik nasional masih relatif rendah sehingga sebagian besar limbah masih berakhir di tempat pemrosesan akhir maupun mencemari sungai dan laut.

Eddy menilai penerapan EPR tidak hanya akan mengurangi volume sampah plastik, tetapi juga mendorong dunia usaha berinovasi menghadirkan kemasan yang lebih ramah lingkungan serta mempercepat penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.

Menurutnya, semakin mudah suatu kemasan digunakan kembali atau didaur ulang, semakin ringan pula beban yang harus ditanggung pemerintah daerah dalam mengelola sampah.

Di akhir pemaparannya, Eddy menekankan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku industri, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan sekaligus mendukung upaya menjaga kualitas lingkungan di masa depan. (Mun)