Komisi IV DPR Tagih Janji Raja Juli Soal Karhutla

AKTUALITAS.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama sekitar tiga bulan di Kalimantan dan Sumatera kini menjadi sorotan tajam DPR. Kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dipertanyakan di tengah masih meluasnya kebakaran dan kabut asap yang mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan bahwa Menteri Kehutanan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kawasan hutan terlindungi dan dikelola dengan baik. Karena itu, publik berhak meminta penjelasan mengenai efektivitas penanganan karhutla yang hingga kini belum sepenuhnya terkendali.

“Menhut tentu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kawasan hutan dikelola dan dilindungi dengan baik. Karena itu, wajar apabila publik dan DPR meminta penjelasan mengenai kesiapan pencegahan, kecepatan respons, efektivitas koordinasi, serta hasil penanganan di lapangan,” kata Johan, Rabu (14/10/2026).

Meski demikian, Johan mengingatkan bahwa karhutla merupakan persoalan lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga pemegang izin usaha. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data.

Namun yang paling dibutuhkan saat ini, kata dia, adalah kepemimpinan operasional yang jelas, langkah penyelamatan masyarakat yang terukur, serta pertanggungjawaban atas setiap kelemahan tata kelola yang ditemukan.

Johan mengaku prihatin melihat dampak karhutla yang terus dirasakan masyarakat. Baginya, ukuran keberhasilan penanganan bukan sekadar luas lahan yang berhasil dipadamkan, melainkan kemampuan negara melindungi keselamatan dan kesehatan rakyat secepat mungkin.

Ia meminta pemerintah memperkuat operasi terpadu dengan satu komando lapangan yang jelas, melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Selain pemadaman, Johan menilai perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Penyediaan masker, ruang udara bersih, serta perlindungan bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan dinilai mendesak dilakukan.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, mendesak pemerintah segera memberikan kepastian mengenai status bencana karhutla.

Menurutnya, kebakaran yang telah berlangsung selama berbulan-bulan telah menimbulkan korban, mengganggu kesehatan warga, merusak lingkungan, serta menekan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Apakah sebagai bencana nasional, bencana tingkat provinsi, atau bencana tingkat kabupaten/kota, sesuai kondisi dan dampak yang terjadi,” kata Sonny.

Ia menegaskan bila karhutla telah memenuhi syarat sebagai bencana nasional, maka Presiden Prabowo Subianto harus segera menetapkan status tersebut. Namun jika belum memenuhi kriteria, pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka alasan dan dasar penilaiannya kepada publik.

“Jangan sampai masyarakat sudah berbulan-bulan menghadapi kenyataan sebuah bencana, sementara pemerintah masih berlarut-larut menentukan statusnya,” ujarnya.

Data pemerintah menunjukkan hingga kini masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang terbakar dan masih dalam proses pemadaman di enam provinsi terdampak, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

Di tengah kritik tersebut, desakan agar Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya mulai bermunculan. Sejumlah pemuda bahkan menggelar aksi protes di Kalimantan Tengah dan secara terbuka meminta Menteri Kehutanan mengundurkan diri jika tidak mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

Salah seorang peserta aksi, Aris, menilai kunjungan Raja Juli ke Kalimantan Tengah selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kondisi di lapangan.

“Kalau tidak bisa menjadi Menteri, mending mengundurkan diri saja dari Menteri Kehutanan,” serunya dalam aksi tersebut.

Menanggapi kritik dan tuntutan yang berkembang, Raja Juli menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi bencana kabut asap yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Menurutnya, penderitaan masyarakat akibat paparan asap justru menjadi motivasi bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam mengendalikan kebakaran.

“Kami dari pemerintah pusat maupun daerah mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang tiga bulan terakhir terpapar asap. Ini memotivasi kami untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Sama sekali kita tidak lepas tangan atau cuci tangan,” ujar Raja Juli.

Ia juga menegaskan terbuka terhadap kritik, termasuk kritik keras yang disampaikan masyarakat. Baginya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat upaya penanganan karhutla.

Meski demikian, tekanan terhadap pemerintah diperkirakan akan terus meningkat selama kebakaran dan kabut asap belum berhasil dikendalikan. Di tengah membesarnya tuntutan publik, penanganan karhutla kini bukan hanya menjadi ujian kemampuan pemadaman, tetapi juga ujian kepemimpinan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Firman/Mun)