Komnas HAM Bidik Tanggung Jawab Negara soal Karhutla Kalbar

AKTUALITAS.ID – Derita menahun warga Kalimantan Barat (Kalbar) akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kini merembet ke meja hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akhirnya turun tangan dan bersiap memanggil menteri-menteri terkait untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas bencana yang tak kunjung usai ini.

Di mata Komnas HAM, Karhutla bukan lagi sekadar musibah rutinan, melainkan krisis yang merenggut hak asasi manusia (HAM). Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, secara tajam mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam melindungi warganya.

“Kami ingin melihat bagaimana tanggung jawab negara dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia terkait dengan karhutla ini,” tegas Anis usai pertemuannya dengan jajaran SKPD di Kalbar, Rabu (14/10/2026).

Sikap tegas Komnas HAM bukan tanpa dasar. Berbekal data dari masyarakat sipil, kepolisian, hingga tinjauan langsung ke wilayah gambut yang hangus, mereka menemukan fakta bahwa api tahun ini menyala jauh lebih lama dari sebelumnya.

Dampaknya sangat mematikan. Hak-hak dasar warga dirampas paksa oleh kabut asap. Mulai dari ancaman infeksi saluran pernapasan, krisis pasokan pangan, hingga lenyapnya akses air bersih. Penderitaan ini menghantam paling keras pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan lanjut usia (lansia).

“Dampak kesehatan, ketersediaan bahan pangan, dan terutama air bersih menjadi isu utama dalam peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir,” terang Anis.

Kini, Komnas HAM tengah membidik aspek penegakan hukum lingkungan. Informasi mulai digali dari kementerian di Jakarta untuk membedah sejauh mana negara benar-benar bekerja mencegah dan menangani kawasan rawan api.

Meski vonis pelanggaran HAM belum diketuk palu dan masih dalam tahap analisis komprehensif, langkah pemanggilan menteri ini menjadi sinyal keras: negara tidak bisa lagi cuci tangan membiarkan warga Kalbar tercekik asap setiap tahun. (Bowo/Mun)