Bupati Loteng: Kasus Dugaan Keracunan MBG Masih dalam Batas Wajar

AKTUALITAS.ID – Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri menilai kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di wilayahnya masih berada dalam batas kewajaran dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Pathul yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra NTB menegaskan, skala pelaksanaan program MBG secara nasional sangat besar. Karena itu, munculnya satu atau dua kasus di beberapa titik tidak bisa langsung dijadikan tolok ukur kegagalan program.

“Kalau kita bicara secara nasional, jumlah SPPG itu sekitar 60 ribu sampai 80 ribu dapur,” ujar Pathul Bahri, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, secara persentase jumlah, satu atau dua kasus dugaan keracunan sangat kecil dibandingkan keseluruhan pelaksanaan MBG yang menjangkau jutaan penerima manfaat. Ia bahkan menyebut angkanya berada di kisaran 0,0001 persen.

“Kalau terjadi satu atau dua kasus di beberapa titik, itu persentasenya sangat kecil,” jelasnya.

Pathul juga menilai, dalam kehidupan sosial dan praktik demokrasi, munculnya persoalan semacam itu merupakan hal yang wajar dan relatif jarang terjadi. Ia menegaskan, satu kasus tidak dapat dijadikan gambaran kegagalan program nasional secara keseluruhan.

“Dengan cakupan lebih dari 60 ribu, bahkan ada yang menyebut hingga 81 ribu dapur, satu kasus tidak mencerminkan kegagalan program secara keseluruhan,” katanya.

Lebih lanjut, Pathul menekankan selama insiden tersebut tidak berdampak luas dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat secara nyata, maka kondisinya masih dapat dikategorikan wajar.

“Selama belum berdampak luas dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat secara nyata, saya kira itu masih dalam batas wajar,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar isu dugaan keracunan MBG tidak digiring secara berlebihan ke ruang publik. Pathul berharap media tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan proporsional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Karena itu, saya harap teman-teman media tidak mengembangkan isu tersebut secara berlebihan,” tegasnya. (Kusuma/Mun)