97 SPPG DIY Mendadak Stop Operasi

AKTUALITAS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi gangguan serius. Sebanyak 97 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan menghentikan operasionalnya untuk sementara akibat berbagai persoalan, dengan penyebab terbesar adalah dana yang belum kunjung cair.

Data terbaru menunjukkan, dari total 97 SPPG yang berhenti beroperasi, sebanyak 42 unit terkendala pencairan dana, sementara 55 unit lainnya mengalami masalah administrasi, status suspend, hingga kendala operasional.

Kondisi ini memicu kekhawatiran karena layanan pemenuhan gizi bagi siswa di sejumlah sekolah ikut terganggu. Bahkan, ditemukan kasus siswa yang datang ke sekolah dengan harapan mendapatkan makanan dari program MBG, namun layanan ternyata tidak tersedia karena dapur gizi menghentikan operasional tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

“Sudah datang ke sekolah, ternyata tidak ada layanan makan karena SPPG berhenti beroperasi. Ini yang menjadi perhatian kami,” ungkap Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.

Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah SPPG berhenti beroperasi terbanyak, yakni 36 unit. Sementara Gunungkidul menyusul dengan 28 unit, di mana sebagian besar terkendala pencairan dana.

Menurut Pemda DIY, keterlambatan pencairan dana berkaitan dengan mekanisme transfer melalui virtual account dan sejumlah persyaratan administrasi yang belum terpenuhi.

Akibatnya, operasional sejumlah dapur gizi tersendat dan tidak mampu melanjutkan pelayanan secara normal.

Tak hanya persoalan dana, pemerintah daerah juga menemukan sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan standar layanan. Salah satunya adalah belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat penting dalam pengelolaan makanan.

Sertifikat tersebut mencakup berbagai aspek krusial seperti kebersihan dapur, pengelolaan limbah, hingga standar keamanan pangan yang bertujuan mencegah risiko keracunan makanan.

Pemda menilai seluruh dapur MBG harus memenuhi standar tersebut agar kualitas layanan kepada siswa tetap terjamin.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemda DIY bersama Satgas SPPG kini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur gizi yang beroperasi.

Pemerintah juga memperketat pengawasan agar kejadian penghentian layanan secara sepihak tidak kembali terulang. Setiap SPPG yang akan menghentikan layanan diwajibkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan sekolah dan pemerintah daerah.

Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kebingungan di lapangan sekaligus memastikan siswa tetap mendapatkan pelayanan yang layak.

Saat ini pemerintah masih menunggu proses pencairan dana bagi puluhan SPPG yang terdampak. Jika hambatan administratif berhasil diselesaikan, operasional dapur gizi diharapkan dapat kembali normal dalam waktu dekat.

Namun kasus ini menjadi sorotan baru terhadap tata kelola program MBG yang belakangan terus mendapat perhatian publik. Di tengah ambisi memperluas layanan gizi bagi anak sekolah, persoalan pendanaan, administrasi, dan kualitas operasional kini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. (Kusuma/Mun)