Usai Putusan MK, DPR dan Pemerintah Segera Rapat Bahas Aturan Calon Presiden dan Wakil Presiden

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengumumkan bahwa pihaknya akan segera membahas ketentuan jumlah pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan atau “Presidential Threshold.”

Rifqi menegaskan, DPR tidak ingin keputusan tersebut menyebabkan jumlah pasangan calon yang terlalu banyak, yang bisa berpotensi kontraproduktif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. “Kami memahami keputusan MK itu bersifat final and binding, final dan mengikat. Kami akan membicarakannya dengan pemerintah terkait dengan tindak lanjut putusan MK,” kata Rifqinizamy, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Putusan MK itu, menurutnya, memiliki dua poin utama: penghapusan “Presidential Threshold” menjadi 0 persen dan memberikan kesempatan kepada DPR dan Pemerintah untuk membentuk norma baru terkait pencalonan. Rifqi menekankan perlunya rekayasa konstitusi agar norma yang dirancang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak menimbulkan liberalisasi demokrasi yang tidak diinginkan dalam sistem presidensial Indonesia.

Pembahasan antara DPR dan Pemerintah mengenai ketentuan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan akan diadakan setelah masa reses, yang berlangsung hingga 20 Januari 2025. “Masa Reses I Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI telah dimulai sejak 6 Desember 2024,” tambahnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase dukungan untuk pasangan capres dan cawapres yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan.

Ketentuan ambang batas yang dihapus tersebut mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di DPR RI atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota legislatif sebelumnya. Langkah selanjutnya akan menjadi perhatian serius bagi DPR dan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan keputusan MK tersebut. (Yan Kusuma)