POLITIK
DPR RI Segera Kaji Putusan MK Terkait Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa DPR akan segera melakukan kajian terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
Hal ini diungkapkan Dasco saat memberikan keterangan di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).
Dasco menekankan pentingnya kajian ini untuk memastikan bahwa DPR dapat mematuhi dan melaksanakan putusan MK dengan benar. “Tentu akan disikapi oleh DPR dengan melakukan kajian-kajian. MK juga membuka ruang, dan ada keinginan agar jumlah calon presiden tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit,” kata Dasco.
Proses kajian ini diharapkan dapat diselesaikan agar aturan yang sudah ditetapkan tidak dilanggar. “Kita akan membahas dan mengupas bagaimana putusan konstitusi dari MK bisa dijalankan oleh DPR, sehingga tidak menyalahi aturan yang ada,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan putusan MK dimasukkan ke dalam omnibus law yang berkaitan dengan politik, Dasco tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya menegaskan bahwa DPR akan segera memulai kajian tersebut setelah masa reses berakhir, yang dijadwalkan pada 15 Januari mendatang.
“Putusan MK adalah final dan mengikat, dan wajib kita taati. Apakah itu akan dimasukkan dalam revisi undang-undang atau dalam omnibus law, kami belum mengambil keputusan,” imbuh Dasco.
Dengan langkah ini, DPR RI berkomitmen untuk mengikuti keputusan hukum yang ada dan mengupayakan pelaksanaan yang sesuai dalam proses pemilihan presiden mendatang. (Enal Kaisar)
-
JABODETABEK09/05/2026 09:30 WIBRatusan Siswa SD di Cakung Tumbang Usai Santap MBG
-
OASE09/05/2026 05:00 WIBBatang Pohon Ini Menangis Saat Rasulullah Tinggalkan Mimbar
-
RAGAM09/05/2026 14:00 WIBAli Shariati dan Api Perlawanan Iran
-
JABODETABEK09/05/2026 05:30 WIBJakarta Diprediksi Cerah Berawan di Semua Wilayah
-
JABODETABEK09/05/2026 06:30 WIBCatat! SIM Keliling Buka di Jakarta Sabtu Ini
-
NASIONAL09/05/2026 06:00 WIBWaka MPR: Jangan Salah Paham Soal Kenaikan BBM
-
POLITIK09/05/2026 07:00 WIBDPR Setuju Hukuman Berat untuk Politik Uang
-
PAPUA TENGAH09/05/2026 11:00 WIBTiti Anggraini: Polisi Lebih Efektif Sikat Politik Uang

















