Sambut Wacana Pilkada Dipilih DPRD, PDIP Siapkan Kajian Mendalam Awal Tahun Depan

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya tengah melakukan kajian mendalam terkait usulan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Hasto di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025), menanggapi ide yang sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan mendapat sambutan positif dari Presiden Prabowo Subianto.

Hasto menegaskan, PDIP tidak terburu-buru dalam mengambil sikap. Partai berlambang banteng ini akan menimbang segala aspek, baik kelebihan maupun kekurangan (plus-minus) dari sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung.

“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto.

Menurutnya, fokus utama bukan sekadar mekanisme pemilihan, melainkan bagaimana sistem tersebut mampu memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi kepemimpinan daerah, serta menghasilkan kepala daerah yang efektif dalam menyejahterakan rakyat.

PDIP berencana membawa isu strategis ini ke dalam forum resmi partai. Hasto mengungkapkan bahwa pembahasan mendalam mengenai format Pilkada akan dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dijadwalkan berlangsung awal tahun depan.

“Tentu saja ini semua, kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” imbuhnya.

Isu pengembalian Pilkada ke DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyuarakannya dalam HUT ke-61 Golkar, Jumat (5/12). Bahlil menilai Pilkada langsung terlalu rumit dan mahal.

“Kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja… Biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil.

Senada dengan Bahlil, Presiden Prabowo Subianto juga menyambut baik ide tersebut. Presiden menyoroti tingginya ongkos politik dalam pemilihan langsung yang kerap kali memicu praktik korupsi.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ucap Presiden Prabowo.

Meski memahami alasan efisiensi biaya politik, Hasto mengingatkan kembali soal “suasana kebatinan” konstitusi. Ia menekankan bahwa amanat konstitusi adalah pemilihan kepala daerah yang demokratis, jujur, dan adil.

Oleh karena itu, PDIP akan mencari titik keseimbangan. Apakah efisiensi biaya bisa sejalan dengan peningkatan kualitas demokrasi, atau justru mencederai hak suara rakyat.

“Yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” pungkas Hasto. (Bowo/Mun)