Ganjar Pranowo: Pemilih Indonesia Semakin Kritis dan Sadar Politik

AKTUALITAS.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menilai penolakan masyarakat terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan cerminan bahwa pemilih Indonesia semakin kritis dan sadar politik.

Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju jika pilkada dilakukan melalui mekanisme pemilihan di DPRD.

Menurut Ganjar, sikap publik yang menolak pilkada tidak langsung menandakan bahwa pemilih saat ini tidak lagi bersikap pragmatis. Masyarakat, kata dia, semakin berani melakukan kontrol terhadap gagasan politik yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan demokrasi.

“Pemilih bisa kritis dengan melakukan kontrol terhadap gagasan yang kurang pas melalui dialog, sekaligus menolak pragmatisme politik uang,” ujar Ganjar, Jumat (9/1/2026).

Ganjar menegaskan bahwa sistem pilkada langsung sejatinya tidak perlu dihapus. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah perbaikan dan pembenahan dalam pelaksanaannya, bukan mengganti sistem secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting yang disorot Ganjar adalah penguatan pengkaderan di partai politik. Ia menilai, partai harus menyiapkan calon pemimpin daerah secara matang, baik sebelum maupun saat proses pencalonan, agar kualitas kepala daerah yang terpilih semakin baik.

“Kalau kita mau jujur, tugas kita bukan menghapus pilkada langsung, tetapi memperbaiki cara kita menyiapkan calon pemimpin dan memperbaiki tata kelola pemilu itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Ganjar juga menyinggung berbagai hasil survei nasional serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang selama ini secara konsisten menghendaki agar pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem demokrasi di Indonesia.

“Jika kita mau membaca putusan MK terkait pilkada langsung, mendengarkan pendapat para ahli, atau melihat hasil survei, maka tugas kita selanjutnya adalah memperbaiki pelaksanaannya,” tegas Ganjar.

Ia menilai, suara publik yang terekam dalam berbagai survei harus dijadikan bahan evaluasi serius oleh pembuat kebijakan, agar sistem demokrasi lokal tetap berjalan sehat, partisipatif, dan bebas dari praktik politik uang.

Penolakan masyarakat terhadap pilkada melalui DPRD, menurut Ganjar, menjadi sinyal kuat bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang dan pemilih semakin berani menyuarakan kehendaknya secara rasional dan bertanggung jawab. (Bowo/Mun)