Bawaslu: Hoaks dan Politik Uang Ancam Demokrasi

AKTUALITAS.ID – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, mengingatkan bahwa demokrasi di era digital menghadapi tantangan serius seperti disinformasi, hoaks, hingga politisasi isu SARA. Menurutnya, pengawasan partisipatif dari masyarakat menjadi kunci penting untuk menjaga integritas pemilu.

Puadi menegaskan ancaman terhadap demokrasi tidak hanya muncul saat tahapan pemilu berlangsung. Berbagai praktik yang merusak kualitas demokrasi, seperti penyebaran hoaks, politisasi identitas, dan politik uang dapat terjadi kapan saja.

“Musuh demokrasi tidak pernah libur. Mereka bekerja bahkan saat tidak ada pemilu,” kata Puadi saat membuka Dialog Edukasi dan Literasi Kepemiluan (DELIK) secara daring yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, upaya menjaga kualitas demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Ruang publik juga harus dijaga dari polusi informasi yang dapat menyesatkan masyarakat.

Puadi menjelaskan bahwa Bawaslu telah menginstruksikan seluruh jajaran pengawas pemilu di daerah untuk terus melakukan konsolidasi demokrasi, bahkan di luar tahapan pemilu. Langkah ini difokuskan pada peningkatan literasi masyarakat terkait bahaya hoaks, politisasi identitas, dan praktik politik uang.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas. Keterlibatan publik dinilai dapat memperkuat pengawasan pemilu sekaligus membantu menutup keterbatasan jumlah personel pengawas.

“Pengawasan partisipatif adalah bagian integral dari penegakan hukum pemilu. Keterlibatan masyarakat dapat menutup keterbatasan jumlah personel pengawas,” jelasnya.

Puadi menilai semangat pengawasan partisipatif mulai tumbuh di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Tenggara. Salah satu contohnya adalah kerja sama antara Bawaslu Kota Baubau dengan organisasi mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Ia menambahkan kolaborasi antara penyelenggara pemilu dengan mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta tokoh masyarakat perlu terus diperluas agar pengawasan demokrasi semakin kuat.

Dalam konteks pengawasan modern, Puadi juga menyinggung konsep panopticon yang diperkenalkan filsuf Michel Foucault. Konsep tersebut menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengawas, tetapi juga oleh kesadaran bahwa setiap tindakan berpotensi diawasi.

“Jika masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan tokoh agama aktif mengawal setiap tahapan, maka para pelaku pelanggaran akan merasa selalu diawasi,” ujarnya.

Melalui kegiatan DELIK, Bawaslu berharap kesadaran kritis masyarakat terhadap proses demokrasi dapat terus meningkat. Puadi juga mengajak masyarakat tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas.

“Pemilih tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga berani melaporkan jika melihat adanya kecurangan,” tegasnya. (Mun)