Connect with us

POLITIK

Hasto: Utang Negara Sudah Mengkhawatirkan

Aktualitas.id -

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dok: aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), Hasto menyebut beban utang negara sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan.

Hasto menyoroti ketidakseimbangan pada APBN serta defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026. Menurutnya, pemerintah saat ini terjebak dalam pola pengelolaan keuangan yang tidak sehat.

“Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang,” tegas Hasto.

Selain masalah fiskal, Hasto menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah yang dianggap sebagai cermin rapuhnya struktur ekonomi dan masalah kepercayaan. Ia menyayangkan pemerintah yang dinilai lebih mendahulukan kebijakan populis demi kepentingan elektoral dibandingkan fokus pada ketahanan fiskal jangka panjang (fiscal resilience).

BACA JUGA  Antisipasi Kecurangan Pemilu, PDIP Siapkan 813 Ribu Saksi di TPS

Dampak dari kondisi ekonomi ini, menurut catatan PDIP, telah dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga pangan yang signifikan hingga meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam kesempatan tersebut, Hasto menegaskan bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang sangat krusial untuk menjalankan fungsi kontrol (check and balance) terhadap kekuasaan. Hasto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo pun mengakui pentingnya kontrol demokrasi yang dilakukan oleh PDIP.

Menutup pidatonya, Hasto menyampaikan instruksi tegas dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader PDIP tetap fokus membela kaum Marhaen, menjauhi praktik korupsi, serta tidak terjebak dalam zona nyaman. Ia menekankan bahwa Pancasila harus diimplementasikan dalam kebijakan teknokratik yang nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta riset dan inovasi. (Bowo/Mun)

TRENDING