Waketum PAN Buka Suara Soal Nasib Parliamentary Threshold

AKTUALITAS.ID – Tarik-menarik mengenai besaran angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk Pemilu mendatang masih bergulir panas di meja para pimpinan partai politik. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengungkap bahwa lobi-lobi politik terus dilakukan demi mencari angka mufakat, baik itu berupa kenaikan maupun penurunan dari syarat yang berlaku saat ini.

Eddy menegaskan bahwa keputusan terkait syarat lolos ke Senayan ini tidak bisa diputuskan sepihak, melainkan harus melalui konsensus bulat antarelite partai. Namun, saat didesak mengenai berapa target angka definitif yang sedang digodok, Eddy memilih tutup mulut dan menyerahkan pengumuman tersebut kepada para Ketua Umum parpol.

“Kita maunya pembahasan itu dilaksanakan dengan sebuah konsensus. Syukur-syukur bulat. Apakah ada kenaikan, penurunan, apa pun itu dibahas secara musyawarah mufakat. Angka definitif saya belum bisa sebutkan, biarlah para ketua umum parpol yang nanti menyampaikan,” tegas Eddy kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).

Isu ambang batas parlemen ini selalu memunculkan polemik terkait potensi tingginya ‘suara terbuang’ atau suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Merespons ancaman tersebut, Eddy menjamin bahwa masalah suara hangus sudah masuk dalam radar pembahasan para pimpinan partai.

Meski demikian, Eddy mewanti-wanti agar publik dan elite politik tidak terjebak hanya pada perdebatan angka baik itu 3 persen, 4 persen, maupun 5 persen. Menurutnya, penetapan parliamentary threshold harus dibarengi dengan agenda pembenahan sistem Pemilu yang lebih besar dan krusial.

Bagi PAN, mengejar kualitas penyelenggaraan Pemilu jauh lebih mendesak dibandingkan sekadar mematok syarat lolos parlemen. Eddy secara tajam menyoroti deretan borok pada Pemilu sebelumnya, mulai dari masifnya pelanggaran hingga maraknya praktik politik uang (money politics) yang merusak esensi demokrasi.

“Jangan lupa kita akan mencari pemilu yang berkualitas di tengah berbagai permasalahan sebelumnya, seperti pelanggaran pemilu dan besarnya money politics. Ujung-ujungnya, fokus utama kita adalah bagaimana kualitas pemilu itu bisa ditingkatkan,” pungkasnya. (Mun)