Ganjar Desak DPR Gunakan Hak Pengawasan soal Gibran

AKTUALITAS.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, melontarkan desakan terbuka kepada DPR RI agar segera mengambil langkah konstitusional terkait polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri yang digunakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ganjar, DPR tidak boleh terus membiarkan polemik tersebut berlarut-larut di tengah publik karena berpotensi menyita energi bangsa.

Ganjar menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan konstitusional yang dapat digunakan untuk menyikapi persoalan tersebut. Di tengah berbagai tantangan nasional, mulai dari ekonomi, lingkungan, bencana hingga dinamika geopolitik global, ia menilai polemik yang berkepanjangan justru dapat mengganggu fokus pemerintah dan masyarakat.

“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai dan tidak berlarut-larut,” kata Ganjar, Senin (9/11/2026).

Pernyataan itu muncul setelah putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait gugatan atas surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. Putusan tersebut kemudian memicu perdebatan politik dan konstitusional yang semakin menghangat di ruang publik.

Ganjar menilai DPR memiliki instrumen yang cukup untuk menentukan langkah politik maupun konstitusional yang diperlukan. Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR memiliki fungsi pengawasan yang dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, kini semua tergantung keputusan politik partai-partai di parlemen.

“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Pendapat partai-partai sudah bermunculan, tinggal dikomunikasikan di antara mereka,” tegasnya.

Ganjar bahkan kembali mengingatkan agar DPR tidak bersikap pasif menghadapi polemik yang terus menjadi sorotan publik.

“DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!” ujarnya.

Pernyataan Ganjar diperkirakan akan menambah tekanan politik terhadap DPR, terutama setelah putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Kini sorotan publik tertuju ke Senayan. Pertanyaannya, apakah DPR akan menggunakan instrumen pengawasannya atau memilih menunggu dinamika politik berkembang lebih jauh? Yang pasti, desakan agar parlemen segera mengambil sikap semakin menguat. (Bowo/Mun)