DPR Ingatkan Pentingnya Pemisahan Kepentingan Pribadi dan Negara

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menanggapi viralnya undangan haul Hari Santri dan tasyakuran di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun yang menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes). Saan menekankan pentingnya pejabat negara berhati-hati dalam memisahkan kepentingan pribadi dan negara.

“Para pejabat, baik di pemerintahan maupun DPR, harus bisa menempatkan diri dengan tepat, membedakan antara tugas negara dan kepentingan pribadi,” ujar Saan dalam wawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menambahkan bahwa pihaknya akan mengingatkan mitra kerja terkait hal tersebut dan memastikan fungsi pengawasan DPR tetap berjalan. “Kalau ada penyimpangan, kita pasti ingatkan dan tegakkan aturan yang berlaku,” kata Lasarus.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, yang menjadi sorotan dalam kasus ini, juga memberikan klarifikasi. Yandri memastikan bahwa acara haul tersebut tidak bermuatan politik. Ia menegaskan bahwa acara itu murni untuk memperingati Hari Santri dan haul ibundanya.

“Selama kegiatan berlangsung, tidak ada unsur politik. Terima kasih kepada Pak Mahfud MD yang mengingatkan, dan kami akan lebih hati-hati ke depannya,” ujar Yandri.

Surat undangan haul tersebut menggunakan kop Kementerian Desa dengan nomor 19/UMM.02.03/X/2024, dan mengundang berbagai pihak, termasuk kepala desa, RT, dan kader posyandu di wilayah Serang, Banten. Kegiatan ini juga dihadiri oleh istri Yandri, Ratu Zakiyah, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Serang pada Pilkada 2024, meskipun Yandri memastikan tidak ada arahan politis dalam acara tersebut.

“Ini murni syukuran dan bentuk bakti kami sebagai anak kepada orang tua,” pungkasnya. (Enal Kaisar)